SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Pembangunan ruang kreatif atau creative hub di Provinsi Banten dinilai bukan sekadar fasilitas penunjang gaya hidup, melainkan instrumen vital untuk memeratakan ekonomi daerah. Hal ini menjadi poin utama dalam forum “Duduk Dengar Kreatif” yang menghadirkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Serang, Sabtu (21/2/2026).
Para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) menyoroti adanya ketimpangan ekonomi yang mencolok antara wilayah Tangerang Raya dengan daerah lain di Banten. Salah satu pemicunya adalah minimnya ruang publik kreatif di luar kawasan industri dan pusat perkotaan maju.
Ketua Umum Forum Ekonomi Kreatif (Fekraf) Banten, Muhammad Irfan Koyong, menegaskan bahwa potensi ekraf di Tanah Jawara sudah teruji. Ia mencontohkan gelaran Banten Creative Fest (BCF) yang konsisten mencatatkan perputaran uang yang signifikan setiap penyelenggaraannya.
“Ini bukti bahwa ekonomi kreatif bukan pelengkap, tapi mesin ekonomi baru. Masalahnya, ruang untuk mengaktivasi potensi itu masih sangat terbatas,” tegas Irfan di hadapan Menko AHY dan jajaran pemerintah pusat.
Ketiadaan wadah yang representatif disinyalir membuat banyak talenta muda berbakat asal Banten memilih hijrah ke daerah lain seperti Jakarta atau Bandung. Dampaknya, nilai ekonomi yang dihasilkan justru dinikmati oleh wilayah yang infrastrukturnya lebih siap.
“Kalau ruang kreatif hadir, ekonomi bergerak. Anak muda bisa tetap tinggal di daerahnya, berkarya, dan menghasilkan lapangan kerja,” ujar salah satu peserta diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Menko AHY menyebut sektor ekraf sebagai tumpuan masa depan yang berkelanjutan. Menurutnya, sektor ini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Para pelaku ekraf berharap, ke depan pembangunan infrastruktur tidak hanya melulu soal jalan dan jembatan, tetapi juga menyentuh ruang ekspresi yang mampu melahirkan unit usaha baru serta memperkuat identitas kota. Mereka mendesak agar komitmen pemerintah pusat segera diturunkan dalam kebijakan konkret di daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak lagi tersentralisasi.***
