SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Untirta menggelar aksi demonstrasi sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Aksi demonstrasi tersebut digelar di depan Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (26/2/2026).
Wakil Presiden Mahasiswa Untirta 2026, Muhammad Oriza Sativa, menilai kinerja pasangan tersebut dalam satu tahun terakhir belum memuaskan dan masih menyisakan berbagai persoalan mendasar di Banten.
“Pemerintah terlihat lebih sibuk membangun narasi keberhasilan dibanding menyelesaikan persoalan struktural. Ketimpangan pendidikan dan problem infrastruktur masih nyata,” kata Muhammad Oriza Sativa.
Oriza menyoroti program pendidikan gratis yang dinilai belum menyentuh akar ketimpangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut baru sebatas penghapusan biaya tertentu, sementara beban riil seperti buku, transportasi, dan kebutuhan penunjang masih ditanggung keluarga siswa.
“Kalau fasilitas timpang dan kesejahteraan guru belum dibenahi, pendidikan gratis berpotensi hanya menjadi ilusi akses,” ujarnya.
Mahasiswa juga menemukan disparitas tajam antara wilayah perkotaan dan daerah selatan Banten, baik dari sisi sarana prasarana maupun distribusi tenaga pendidik.
Di sektor infrastruktur, Oriza menilai keberhasilan pembangunan masih diukur dari jumlah proyek dan panjang jalan.
“Infrastruktur penting, tetapi harus dilihat dampaknya. Apakah benar meningkatkan kesejahteraan? Apakah akses layanan dasar membaik?” katanya.
Mahasiswa menilai pembangunan fisik belum sepenuhnya terintegrasi dengan penguatan ekonomi rakyat dan layanan publik. Tanpa integrasi tersebut, kata Oriza, manfaatnya tidak akan optimal.
Presiden Mahasiswa Untirta, Muhammad Ridam Nur Aryadi, mengungkapkan, pembangunan di Indonesia, khususnya di Banten, selama ini kerap diposisikan sebagai instrumen utama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, menurutnya, praktik di lapangan masih menyisakan persoalan.
“Sejumlah proyek strategis justru memunculkan persoalan serius seperti perampasan ruang hidup masyarakat, kerusakan ekosistem, hingga penyempitan ruang demokrasi,” kata Ridam.
Ia menyebut dalam satu tahun kepemimpinan Andra Soni–Dimyati terdapat sejumlah isu yang perlu menjadi sorotan publik.
“Isu PSN, pelaksanaan program SPPG yang dinilai kurang transparan, serta kebebasan demokrasi dan pers masih menjadi perhatian kami,” ujarnya.
KBM Untirta mendesak evaluasi berbasis dampak sosial serta transparansi anggaran agar pembangunan lebih akuntabel dan berkeadilan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Banten terkait kritik tersebut.***
