SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang merespons cepat isu terkait keterlambatan upah tenaga pendidik. Walikota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk periode Januari 2026 telah rampung dibayarkan.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), anggaran sebesar Rp101 juta telah dikucurkan untuk mengover kesejahteraan 330 guru di Kota Serang pada bulan Januari.
“Terkait kabar guru honorer belum dibayar, saya sudah cek langsung ke BPKAD dan hasilnya sudah dibayarkan. Untuk Januari sudah diterima oleh 330 orang dengan total anggaran Rp101 juta,” ujar Budi Rustandi saat ditemui di Kantor Pemkot Serang, Kamis (26/2/2026).
Budi menjelaskan bahwa skema penggajian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menutup celah pendanaan yang tidak terakomodasi oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Bulan Februari juga dialokasikan Rp101 juta. Ini adalah tambahan untuk meng-cover yang dari dana BOS yang tidak ter-cover,” tambahnya sembari menunjukkan dokumen bukti pembayaran resmi kepada awak media.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Ahmad Nuri, menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan Dana BOS untuk PPPK Paruh Waktu sudah sesuai regulasi. Hal ini mengacu pada surat jawaban resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Nuri merinci, Pemkot Serang menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) sebesar Rp1 juta bagi setiap guru.
“SSH kita Rp1 juta. Jadi, guru yang sebelumnya menerima gaji Rp400 ribu akan mendapatkan tambahan dari APBD hingga mencapai angka Rp1 juta tersebut,” jelas Nuri.
Terkait jadwal pembayaran bulan berjalan, Nuri memastikan proses administrasi terus dikebut agar tidak terjadi keterlambatan yang signifikan.
“Januari sudah semua. Untuk bulan Februari, proses pembayarannya dijadwalkan cair besok, tanggal 27 Februari,” pungkasnya.***
