SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Rotasi dan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah pada Kamis (16/10/2025) menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang.
Juru Bicara DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, menyatakan kekhawatiran dewan lantaran sejumlah penempatan pejabat dinilai tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan mereka.
“Kita cukup khawatir dan sedikit waswas melihat kondisi mutasi yang dilakukan hari ini, apalagi mutasi yang dadakan,” ujar Azwar Anas kepada wartawan.
Anas menyoroti beberapa perpindahan yang dianggap janggal. Salah satunya adalah penempatan dr. Rahmat Fitriyadi, yang berlatar belakang dokter, menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Daerah (DPKD).
“Kemudian, Kepala BPKAD (Badaruddin) yang dinilai ahli bidang keuangan ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Lalu ada Yadi Priyadi yang berlatar belakang teknik ditempatkan di Dinas Sosial (Dinsos),” kritiknya.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, memposisikan jabatan tanpa melihat kompetensi dan kemampuan akan disayangkan dan tidak baik dilihat oleh masyarakat.
“Ini cukup kita sayangkan memposisikan jabatan di sini tidak sesuai dengan kompetensi dan kemampuan, latar belakang pendidikannya,” tegasnya.
Anas berpendapat bahwa jika mutasi ini benar-benar didasarkan pada hasil uji kompetensi, seharusnya penempatan pejabat tidak akan melenceng jauh.
“Kalau uji kompetensi anak teknik macam Pak Yadi Kadis PU enggak akan di Dinsos, minimal ke Perkim (Perumahan dan Permukiman). Hasil uji kompetensinya mesti nyambung,” ucapnya.
Ia mencontohkan kekhawatirannya pada Sarudin (mantan Kepala BPKAD) yang kini memimpin DLH. Sarudin, yang terbiasa mengurus keuangan, kini harus berhadapan langsung dengan masalah teknis lapangan dan gejolak masyarakat terkait sampah.
“Misalkan masalah sampah, itu bukan urusan kecil. Ditambah lagi Pak Sarudin, orang yang biasa ngurusin keuangan. Sekarang ngurusin masyarakat langsung, ngurusin gejolak masyarakat demo-demo kan dia enggak ada pengalaman,” jelas Anas.
Meski demikian, dewan mengajak semua pihak untuk mengawasi dan menilai hasil kerja para pejabat yang baru dimutasi dalam satu hingga dua tahun ke depan.
“Mudah-mudahan orang yang diposisikan itu bisa menjalankan visi misi dan program-program prioritas bupati yang dituangkan dalam RPJMD. Nanti kita lihat,” tutupnya.***
