SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik pendaftaran PPDB, termasuk SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota Serang, Senin (29/06/2026).
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan proses seleksi berjalan bersih tanpa ada praktik “orang dalam”.
Budi menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama pengawasan ketat dengan instansi terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan, guna mengawal integritas PPDB tahun ini.
“Kami sudah komitmen, dipantau langsung oleh KPK dan kementerian. Tidak boleh ada transaksional. Jika terbukti terjadi, saya pastikan sanksi berat menanti, hingga pencopotan jabatan sesuai aturan ASN,” tegas Budi kepada awak media.
Dalam sidaknya, Budi menanggapi laporan orang tua mengenai kendala aplikasi yang tidak memunculkan nilai calon siswa. Ia menjamin bahwa sistem akan melakukan verifikasi ulang bagi setiap kendala teknis agar hak pendidikan anak tetap terjaga.
“Kendala teknis itu pasti ada, namun kita pastikan semua melalui proses verifikasi yang adil sesuai aturan. Masyarakat harus mendapatkan haknya secara transparan,” tambahnya.
Walikota juga menyoroti fenomena “sekolah favorit” yang kerap memicu keresahan orang tua. Budi mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan kehendak jika nilai atau jalur yang ditempuh tidak memenuhi syarat.
“Jangan memaksakan masuk sekolah favorit kalau memang tidak lolos seleksi. Sekolah favorit harus diisi oleh siswa yang memang sesuai kualifikasinya, baik dari sisi akademik maupun prestasi,” imbaunya.
Menanggapi ketimpangan antara jumlah lulusan dan daya tampung, Budi membeberkan rencana besar Pemkot Serang untuk memperluas akses pendidikan gratis. Mulai tahun 2027, Pemkot Serang akan mengintegrasikan lebih banyak sekolah swasta ke dalam sistem.
Melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp50 juta per sekolah, Pemkot ingin memastikan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa dibebani biaya SPP.
“Ini komitmen kami agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena keterbatasan kuota negeri,” pungkasnya.***
