SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kabupaten Serang pada Rabu (8/10/2025), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang belum terselesaikan.
Menurut Anas, Kabupaten Serang saat ini berada dalam kondisi ironis. Di tengah geliat pembangunan infrastruktur, daerah tersebut disebutnya masih minim identitas dan dililit persoalan sosial seperti pengangguran dan pungutan liar (pungli) berkedok rekrutmen kerja.
“Pembangunan di Kabupaten Serang ini luar biasa, tapi harus lebih ditingkatkan. Sampai hari ini kalau kita ditanya mana pusat kota Serang dan Puspemkab (Pusat Pemerintahan Kabupaten), jawabannya belum ada,” ujar Anas, Selasa (7/10/2025).
Pusat Kota dan Puspemkab Tak Kunjung Rampung
Anas menggunakan perumpamaan yang lugas. Ia menilai, Serang saat ini ibarat “rumah besar tanpa ruang tamu” karena tidak memiliki pusat kota dan pusat pemerintahan yang jelas.
Menurutnya, keberadaan Pusat Kota dan Puspemkab bukan sekadar simbol, tetapi poros vital untuk pelayanan publik dan memicu pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau ada pusat kota dan Puspemkab, akan tumbuh ekonomi baru di sekitarnya. Ini bukan sekadar infrastruktur, tapi identitas daerah,” kata dia.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap lambannya realisasi pembangunan Puspemkab yang sudah direncanakan sejak bertahun-tahun lalu, namun hingga kini realisasinya belum rampung.
Di tengah kemajuan fisik seperti pengecoran jalan desa yang sudah mencapai 70 persen, Anas menyoroti sisi sosial yang masih gelap, yakni masalah pengangguran dan percaloan kerja.
“Serang termasuk daerah dengan suplai pengangguran tertinggi di Banten. Ini ironis, kita lumbung padi tapi warganya banyak yang tidak punya pekerjaan,” tegasnya.
Ia juga mengungkap keluhan masyarakat tentang praktik pungli dan percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja. “Banyak laporan, masuk kerja harus bayar. Ini harus diberantas. Saya dengar sudah ada Satgas jual-beli lowongan kerja, tapi efektivitasnya perlu diuji,” ungkapnya.
Masalah klasik lain yang belum tuntas adalah tata kelola sampah dan limbah. Anas menyebut, Kabupaten Serang hingga kini belum memiliki tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) permanen, yang ia nilai sebagai kondisi darurat.
“Ini darurat. Tahun ini harus bisa direalisasikan. Kita tidak bisa bicara kabupaten layak huni kalau urusan sampah saja belum tuntas,” kritiknya.
Selain sampah, pengawasan limbah B3 dari kawasan industri juga disorot. “Pemerintah harus tegas awasi industri agar tak membuang limbah sembarangan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tambahnya.
Menyikapi arah pembangunan, Azwar Anas meminta Pemkab Serang untuk menentukan fokus kawasan yang jelas, alih-alih menyebar ke segala arah tanpa sektor unggulan. Ia mencontohkan, Cikande dan Kragilan untuk industri, Anyer untuk pariwisata, dan Pontang untuk pertanian.
Menutup catatannya, ia menyinggung visi daerah “Serang Bahagia” yang selama ini digaungkan.
“Bahagia itu bukan di spanduk atau baliho. Bahagia itu ketika rakyat mudah cari kerja, urus KTP cepat, akses layanan publik gampang. Kalau itu terwujud, baru layak disebut Serang Bahagia,” pungkasnya.***
