TANGERANG, BANTENPRO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperketat pengawasan terhadap lalu lintas kendaraan berat, khususnya truk tanah dan truk proyek, yang melintas di wilayah perkotaan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.
Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama jajaran kepolisian, pengawasan dilakukan secara intensif di enam titik strategis. Lokasi tersebut meliputi Oasis Jatiuwung, Palem Semi Karawaci, Jam Gede Jasa, Pintu Tol Buaran, Jalan Suryadarma Neglasari, dan Pos Rawabokor.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Achmad Suhaely menjelaskan, langkah ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperkuat sinkronisasi pengaturan operasional truk tambang lintas kabupaten/kota.
“Dalam hal ini Pemprov Banten menyusun langkah terpadu dari hulu ke hilir dalam penanganan aktivitas truk tambang yang melintas di delapan kabupaten/kota di Banten. Direncanakan, kendaraan berat dapat lebih diarahkan ke akses jalan tol untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan umum,” papar Suhaely, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, pengawasan di enam titik tersebut dilakukan setiap hari, terutama pada jam-jam rawan aktivitas kendaraan berat.
“Enam titik pos pantau ini menjadi fokus utama kami. Petugas Dishub dan kepolisian berjaga untuk memastikan truk-truk besar tidak melintas sembarangan, terutama yang tidak memiliki izin atau melanggar jam operasional,” ujarnya.
Selain patroli rutin, Dishub juga menegaskan bakal menindak tegas truk proyek yang parkir sembarangan di bahu jalan maupun area publik yang mengganggu lalu lintas.
“Kami juga terus mendorong para pengusaha transportasi untuk menyiapkan kantong parkir khusus, agar kendaraan mereka tidak lagi berhenti di area yang mengganggu masyarakat. Ini bentuk tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ahmad Suhaely menambahkan, penanganan pergerakan truk di wilayah perkotaan tidak hanya soal kelancaran lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan warga. Karena itu, koordinasi lintas sektor termasuk dengan kepolisian dan pengelola proyek terus diperkuat.
“Tujuannya sederhana, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang tanpa terganggu oleh lalu lalang kendaraan berat,” pungkasnya.***
