CILEGON, BANTENPRO.CO.ID – Panas dingin internal Karang Taruna Kota Cilegon makin terasa. Enam pengurus Karang Taruna kecamatan kompak “angkat kaki” ke Jakarta, Rabu (19/11/2025), untuk mengadukan dugaan kejanggalan pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) ke Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT).
Rombongan tersebut diterima oleh Wakil Ketua OKK Bahtiar Sebayang dan Ketua Bidang Kaderisasi Dr. Agus Maimun. Mereka datang bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa setumpuk berkas yang memuat dugaan intervensi sejumlah pejabat dan pegawai yang disebut ikut memainkan arah TKKT.
“Kami sudah merangkum dugaan intervensi itu. Semua dokumen sudah kami setor ke PNKT,” ujar eks pengurus Karang Taruna Kota Cilegon 2016–2021, Mas Mulyana, Kamis (20/11/2025).
Berkas dari panitia Karang Taruna Provinsi Banten juga ikut diserahkan. Kata Mulyana, PNKT memberi sinyal bakal menindaklanjuti laporan tersebut.
“Karang Taruna itu organisasi independen. Nggak boleh diutak-atik pihak mana pun,” tegasnya, menegaskan prinsip dasar organisasi.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Cilegon Abdul Aziz ikut menambahkan bumbu. Menurutnya, sejak Budi G. Djiwandono duduk sebagai Ketua Umum, PNKT memang ketat meminta penyelenggaraan TKKT di semua level tunduk pada aturan.
“Mulai dari Permensos Nomor 9 Tahun 2025 sampai peraturan organisasi. Karena legalitas kabupaten/kota keluarnya dari PNKT, komunikasi harus rapat,” jelasnya.
Namun, panitia TKKT Cilegon tidak tinggal diam. Ketua SC, Ari Muhamad, langsung mematahkan tudingan miring tersebut. Ia menegaskan pemilihan yang berujung pada terpilihnya Edi Firmansyah berjalan sesuai pakem organisasi.
“Pelaksanaannya sudah sesuai regulasi. Nggak ada yang melanggar,” kata Ari.
Soal mosi tidak percaya dan penolakan hasil TKKT dari enam kecamatan, Ari menjawab lugas. “Kami sudah undang mereka. Tapi nggak datang. Calonnya cuma satu, ya sudah aklamasi,” tegasnya.
PNKT hingga berita ini diterbitkan belum mengeluarkan putusan resmi. Sementara itu, drama TKKT Cilegon terus bergulir. Publik tinggal menunggu apakah pusat bakal meredam kisruh ini atau justru membuka babak baru dalam perebutan legitimasi kepengurusan Karang Taruna di Kota Baja itu.***
