SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Polemik klaim delapan pulau antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang semakin memanas.
Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis, angkat bicara dan menepis tudingan “penyerobotan” wilayah.
Menurutnya, klaim tersebut justru relevan karena masih banyak aset Kabupaten Serang yang berada di wilayah Kota Serang, seperti RSUD Drajat, gedung DPRD Kabupaten, hingga kantor pemerintahan sendiri.
“Menurut saya, mengaitkan dengan yang dahulu itu tidak relevan. Yang sekarang pun masih banyak aset kabupaten yang bertengger di Kota Serang,” ujar Farhan, kepada awak media di Gedung DPRD Kota Serang, Minggu (10/8/2025).
Farhan menantang balik Pemkab Serang untuk menunjukkan visi dan rencana jelas terkait pengelolaan pulau-pulau tersebut. Ia menilai, jika Pemkab Serang hanya ingin mempertahankan tanpa master plan yang konkret.
“Apabila kabupaten ingin mempertahankan pulau, mereka harus membuktikan master plan-nya. Mau diapakan pulau-pulau ini? Kalau tidak jelas, lalu mau apa?,” tantang Farhan.
Berbeda dengan Pemkab, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Serang memiliki visi yang jelas untuk mengembangkan pulau-pulau itu sebagai wisata bahari. Ia bahkan menyebut kondisi pulau-pulau di bawah Pemkab Serang saat ini seolah “menganggur”.
“Pemerintah kota sudah jelas visinya mau ke mana sebagai tempat wisata bahari. Kalau kabupaten buat apa? Silakan jabarkan visinya. Jadi, pemerintah kota lebih sanggup dan lebih jelas mau ke mana,” paparnya.
Menurut Farhan, jika Pemkot Serang mengambil alih pulau-pulau tersebut, hal itu akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pariwisata.
“Daripada menganggur lebih baik ditarik ke Kota Serang. Kalau saya dari Pemerintah Kota, saya akan panggil dinas terkait, apa master plan-nya? Ketika sudah jelas, saya rasa kita harus mendukung karena ini untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***
