SERANG, BANTENPRO.CO.ID — Pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang memperketat pengawasan operasional dapur menyusul langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Langkah bersih-bersih yang dipimpin oleh Kepala BGN Sudaryono ini turut mendepak 10 pejabat SPPG di wilayah Provinsi Banten.
Kendati gelombang pencopotan tersebut turut menyasar wilayah Banten, Korwil BGN Kota Serang, Nuni Pratiwi, memastikan bahwa wilayah kerjanya aman dari sanksi pemecatan.
“Pengawasan kami lakukan dua kali sepekan melalui pertemuan virtual. Selain itu, ada pencatatan rutin di sistem web internal terkait jam operasional,” ujar Nuni, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan, sejauh ini tidak ditemukan adanya pelanggaran SOP, potensi keracunan, maupun penyimpangan anggaran di Kota Serang.
Langkah preventif ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Serang melalui Satgas MBG. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Serang, Yudi Suryadi, menjelaskan bahwa pihaknya membangun komunikasi intensif via grup pesan singkat demi merespons potensi kendala secara cepat.
Melalui koordinasi tersebut, instansi teknis seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat sigap menerbitkan rekomendasi apabila terindikasi adanya penyimpangan di lapangan.
“Tugas kami membantu percepatan, mulai dari perizinan, pemantauan lingkungan, kesehatan, hingga pembinaan pengelola. Tujuannya agar program berjalan cepat tanpa menabrak aturan,” ungkap Yudi.
Komitmen menjaga kualitas turut dibuktikan oleh Mitra SPPG Banjarsari 1 Cipocok Jaya. Perwakilan mitra, Sri Hartini, menyatakan bahwa seluruh ketentuan menu, porsi, hingga kelengkapan alat masak telah mengacu pada regulasi BGN serta arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sertifikasi ISO dan seluruh kelengkapan alat masak sudah kami penuhi. Evaluasi internal juga kami gelar tiap awal bulan, di mana data kondisi lapangan diinput langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan untuk menjaga transparansi,” pungkasnya.***
