Minggu, 22 November 2026

Siapkan 500 Advokat, PERADI Banten Bidik Kepmen ESDM soal Tambang

- Sabtu, 21 November 2026

| 19:28 WIB

Ketua DPC PERADI Banten Raya, Raden Elang Yayan Mulyana (tengah), berfoto bersama aktivis dan masyarakat saat konsolidasi terkait rencana gugatan terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (21/11/2026). (Foto: Istimewa)

PANDEGLANG, BANTENPRO.CO.ID – Ketua DPC PERADI Banten Raya, Raden Elang Yayan Mulyana, menyiapkan ratusan advokat untuk menggugat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Yayan menyebut hampir 500 advokat akan dilibatkan untuk mendukung gugatan terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Keputusan tersebut dipersoalkan karena, menurut Yayan, memasukkan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dalam penetapan wilayah pertambangan. Dia menilai kebijakan itu berpotensi mengancam kelestarian kawasan konservasi dan habitat badak Jawa.

Persiapan gugatan dibahas dalam konsolidasi bersama aktivis dan masyarakat di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (21/11/2026).

Yayan mengatakan, pihaknya akan lebih dulu menghimpun informasi dari masyarakat, khususnya warga Ujung Kulon. Keterangan pihak yang selama ini terlibat dalam perlindungan habitat badak Jawa juga akan menjadi bahan penyusunan gugatan.

“Ini bentuk perjuangan murni untuk masyarakat, wabil khusus untuk masyarakat Ujung Kulon,” kata Yayan.

Menurut Yayan, persoalan pertambangan tidak bisa hanya dilihat dari potensi ekonomi. Dia menilai aktivitas eksploitasi sumber daya alam di sejumlah daerah belum tentu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Dia mencontohkan Papua, Bangka Belitung hingga Kalimantan yang menurutnya menghadapi persoalan kerusakan lingkungan dan ketimpangan manfaat ekonomi.

“Pengalaman saya di Papua, di Freeport, yang kaya raya itu orang-orang Jakarta, orang asing, yang miskin itu orang lokal,” ujarnya.

Yayan mengatakan, tim advokasi akan menggelar pertemuan lanjutan di kawasan Ujung Kulon untuk menyerap aspirasi masyarakat. Konsolidasi dengan advokat dari berbagai daerah juga disiapkan untuk memperkuat materi gugatan.

“Nanti kita konsolidasi dengan seluruh pengacara, saya akan siapkan kurang lebih hampir 500 pengacara yang siap mendukung, memberikan bantuan hukum untuk membatalkan keputusan Menteri ESDM,” katanya.

Saat ini, tim advokasi tengah menyusun strategi dan agenda kerja untuk satu bulan ke depan. Persiapan tersebut meliputi konsolidasi, pengumpulan informasi, dan penyusunan dokumen gugatan ke PTUN Jakarta.

2