SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Dua Pasangan Calon Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany dan Andra Soni mempunyai cara berbeda menangani inflasi di Tanah Jawara (Banten). Hal tersebut terjawab pada sesi debat kedua Pilgub Banten lewat siaran Televisi (TV), pada Kamis, (7/11/2024).
Calon Gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rachmi Diany akan memaksimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan inflasi di Banten mengalami kenaikan.
Menurut Airin, peran TPID yang dipimpin oleh Gubernur dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi agar tidak mengalami kenaikan, pun penurunan.
BACA Hadapi Debat Kedua, Airin Punya Bukti Prestasi Memimpin Daerah
“Maka tugasnya melakukan monitoring evaluasi per 3 bulan atau sesuai dengan kebutuhan.” kata Airin lewat siaran TV (7/11/2024).
Lebih lanjut Airin, ia juga akan meningkatkan komunikasi dengan Forkopimda, terutama pihak kepolisian agar tidak ada penimbunan bahan pokok, supaya harga tetap stabil di pasar.
“Apabila diharuskan ada penegakan hukum lakukan penegakan hukum jangan sungkan. Kemudian melakukan operasi pada apabila diperlukan.” ujarnya.
Sementara Calon Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, dalam mengendalikan inflasi ada beberapa cara yang harus dilakukan, Pertama memanfaatkan potensi di Provinsi Banten, terutama di bidang pangan.
Perlu diketahui Provinsi Banten ini lebih fokus pada bidang industrialisasi ketimbang pangan. oleh karena itu, ia akan mengoptimalkan potensi pangan di Banten.
BACA Perkuat Industri Kreatif, Airin-Ade Hadirkan Program Kreasi dan Community Center
“Pertanian kita bisa menjadi sumbangsih terhadap kemajuan Banten dan juga untuk menjaga daripada inflasi yang akan ujungnya akan membebani masyarakat.” ujar Andra.
Lebih lanjut Andra, dirinya akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kelangkaan bahan pokok di pasar.
“Operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga, karena tidak semua kebutuhan bahan pokok itu bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah.” ungkapnya.
“Atau dipenuhi oleh daerah, ini sangat terkait dengan mekanisme pasar supply and demand, pada saat di mana barang-barang tertentu mengalami kelangkaan di situlah pemerintah harus hadir.” tutupnya.***
