Oleh, Jemmy Ibnu Suardi, Pemerhati Sosial dan Kebudayaan
Beberapa waktu lalu, pemerintah menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan itu segera memunculkan kembali perdebatan lama, bagaimana menilai sosok yang di satu sisi berjasa besar bagi kemerdekaan dan pembangunan, tetapi di sisi lain meninggalkan jejak panjang kekuasaan yang penuh kontroversi. Nama Soeharto selalu berdiri di antara dua kutub, antara penghormatan dan penilaian kritis. Untuk memahami warisannya, kita perlu menelusuri seluruh lengkung hidupnya, dari masa perjuangan kemerdekaan hingga cara ia menata agama dan kekuasaan di Istana Negara.
Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani. Dari kehidupan desa yang sederhana itulah ia menempuh jalan panjang menuju panggung sejarah. Ketika Republik diproklamasikan, Soeharto bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat dan ikut mempertahankan kemerdekaan. Namanya menonjol setelah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, saat pasukan di bawah pimpinannya merebut kota selama enam jam untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih hidup dan berdaulat. Ia juga berperan dalam Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, menjadikannya salah satu perwira penting pada masa awal Republik.
Namun sejarah memberinya takdir lain, dari prajurit revolusi, ia berubah menjadi pengendali kekuasaan. Setelah peristiwa 1965, Soeharto mengambil alih pemerintahan dari Sukarno dan memulai masa Orde Baru yang panjang. Di bawahnya, Indonesia menikmati stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan; jalan, bendungan, dan sekolah dibangun di seluruh negeri. Tetapi di balik pembangunan itu tumbuh sistem kekuasaan yang kaku, terpusat, dan sering menyingkirkan kritik.
Soeharto memahami bahwa kekuasaan tanpa legitimasi moral mudah rapuh. Ia menjadikan agama sebagai bahasa politik yang halus namun efektif. Sejak awal 1970-an, empat acara Islam diselenggarakan rutin di Istana Negara dari Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj, Nuzulul Qur’an, dan Halalbihalal Nasional. Setiap tahun acara itu disiarkan TVRI, memperlihatkan presiden yang tekun berdoa bersama ulama dan pejabat. Di sana ia berbicara tentang iman, kerja keras, dan pembangunan. Agama diatur bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai etika publik yang menopang stabilitas.
Pada 1971, Istana Negara sempat menjadi tuan rumah Natal Nasional. Itu satu-satunya perayaan non-Islam yang pernah berlangsung di istana sepanjang 32 tahun pemerintahannya. Setelah itu, Natal dipindahkan ke Balai Sidang Senayan dan kota-kota lain. Soeharto tetap hadir, tetapi tidak lagi sebagai penyelenggara. Dari situ terlihat garis kebijakan Orde Baru, semua agama diakui, tetapi hanya Islam yang menempati pusat simbolik negara.
Dibandingkan Sukarno yang memandang agama sebagai unsur ideologi dan semangat revolusi, Soeharto menempatkannya dalam bentuk ritual administratif. Sukarno berbicara tentang Ketuhanan yang Berkebudayaan; Soeharto tentang iman dan pembangunan. Sukarno menghidupkan gairah; Soeharto menumbuhkan keteraturan. Dua corak yang berbeda, namun keduanya menyadari bahwa agama selalu menjadi sumber legitimasi di tanah ini.
Warisan Soeharto pun ganda. Ia mewariskan kemajuan ekonomi, birokrasi yang stabil, dan kebiasaan negara untuk tampil religius di hadapan rakyat. Tetapi ia juga meninggalkan luka, pembatasan kebebasan, korupsi, serta pelanggaran hak asasi manusia yang membayangi reputasinya. Pada 1998, ketika krisis ekonomi mengguncang dan rakyat menuntut reformasi, ia akhirnya mundur.
Kini, puluhan tahun sesudahnya, sebagian tradisi yang ia bentuk masih hidup. Presiden-presiden setelahnya tetap mengadakan Maulid Nabi, Nuzulul Qur’an, dan Halalbihalal di Istana Negara, meski tanpa nuansa politik yang menekan. Jejaknya menunjukkan bahwa Soeharto bukan sekadar penguasa, melainkan pembentuk gaya kenegaraan baru, sebuah gaya yang menautkan doa dengan kekuasaan, dan menjadikan agama bagian dari tata upacara negara.
Soeharto tetap figur yang kompleks, pejuang kemerdekaan, arsitek pembangunan, sekaligus penguasa yang meninggalkan peringatan tentang bahaya kekuasaan yang terlalu lama bersemayam. Dalam dirinya, sejarah Indonesia menemukan paradoks abadi antara ketertiban dan kebebasan, antara iman dan kuasa, antara pembangunan dan nurani. Itulah warisan Soeharto, sebuah cermin yang masih memantulkan pelajaran tentang bagaimana negara beriman, dan bagaimana iman bisa menjadi bagian dari politik yang ingin bertahan selamanya.
