SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Sabtu (2/5/2026). Dalam aksinya, massa menuding pemerintah sengaja “tutup mata” terhadap krisis pendidikan dan nasib buruh yang kian terhimpit.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Banten, Winah Setiawati, menegaskan bahwa narasi kesejahteraan yang dibangun pemerintah berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
“Negara seolah mempertontonkan kondisi buruh dan pendidikan baik-baik saja. Padahal faktanya, kebijakan pendidikan tidak jelas arahnya dan nasib buruh semakin tidak menentu,” ujar Winah di sela-sela aksi.
Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah tingginya angka putus sekolah di Tanah Jawara. PMII mengaku telah mengantongi data autentik hasil investigasi lapangan yang mencatat sedikitnya 200 anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Serang dan Lebak.
Winah menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Banten yang dinilai tidak responsif terhadap temuan tersebut. Pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah OPD terkait, namun belum mendapatkan solusi konkret.
“Kami sudah mencoba audiensi dengan sejumlah OPD, termasuk Dinas Pendidikan, untuk menyelaraskan data dan solusi. Namun, niat baik kami tidak ditanggapi serius. Ini yang membuat kami kecewa,” tegas alumni UIN SMH Banten tersebut.
Selain masalah pendidikan, PMII Banten membawa tuntutan utama terkait isu ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Pertama, mereka mendesak pemberantasan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Banten yang masih marak terjadi.
Kedua, PMII menyoroti persoalan upah layak, di mana masih ditemukan perusahaan yang membayar karyawan di bawah standar UMK. Ketiga, massa menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai hanya memperpanjang masalah ketenagakerjaan.
Keempat, PMII mendesak evaluasi terhadap pabrik-pabrik yang mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Terakhir, pemerintah diminta tegas terhadap operasional industri yang memicu banjir dan kerusakan lahan bagi masyarakat sekitar.
Koordinator Lapangan, Dedi Setiawan, menyebut aksi ini diikuti oleh sekitar 400 kader yang berasal dari berbagai cabang, mulai dari Pandeglang, Lebak, Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, hingga Tangerang Raya.
PMII mendesak pemerintah agar tidak hanya terpaku pada laporan administratif di atas meja, melainkan berani melihat langsung penderitaan rakyat. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
“Kami adalah organisasi advokasi yang punya data valid. Pemerintah harus melek. Kami tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata di lapangan,” pungkas Winah.***
