SERANG, BANTENPRO.CO.ID — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten hingga pertengahan Agustus 2026 mengalami perlambatan signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 18 Agustus 2026, PAD Banten baru terkumpul Rp2,89 triliun atau 38,58% dari target tahun ini yang dipatok sebesar Rp7,49 triliun.
Capaian tersebut terpaut jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Agustus 2025 lalu, realisasi PAD Banten telah menyentuh angka Rp4,21 triliun atau mencapai 60,71% dari target kala itu.
Berdasarkan data SIKD per 18 Agustus 2026, rincian realisasi pendapatan daerah terbagi ke dalam beberapa sektor utama:
Pajak Daerah: Terealisasi Rp2,59 triliun (38,12%) dari pagu Rp6,81 triliun.
Retribusi Daerah: Terealisasi Rp208,69 miliar (53,62%) dari pagu Rp389,17 miliar.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan: Terealisasi Rp45,60 miliar (71,24%) dari pagu Rp64,01 miliar.
Lain-lain PAD yang Sah: Baru terealisasi Rp39,22 miliar (17,29%) dari pagu Rp226,76 miliar.
Secara keseluruhan, total pendapatan daerah Banten baru mencapai Rp4,3 triliun atau 42,70% dari target Rp10,08 triliun. Angka ini disokong oleh PAD sebesar Rp2,89 triliun serta Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,41 triliun (54,77%).
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah hingga pertengahan Agustus 2026 tercatat mencapai Rp4,15 triliun atau 41,39% dari pagu Rp10,04 triliun, dengan rincian:
Belanja Pegawai: Rp1,68 triliun (54,16%)
Belanja Barang dan Jasa: Rp1,28 triliun (36,87%)
Belanja Modal: Rp103,65 miliar (12,89%)
Belanja Lainnya (Bagi hasil, hibah, bansos, dll): Rp1,08 triliun (40,98%)
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, menyampaikan data akumulatif per 14 Agustus 2026 di mana pendapatan daerah tercatat 50,78% atau Rp4,36 triliun, dengan pengeluaran menyentuh 46,81% atau Rp4 triliun. Adapun posisi saldo kas Pemprov Banten saat ini berada di angka Rp364,88 miliar.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai faktor pemicu rendahnya capaian PAD serta strategi optimalisasi hingga akhir tahun 2026, Mahdani enggan merinci dan mengarahkan agar awak media menemui pihak Bapenda.
“Itu saja dulu. Bapenda yang tahu,” ujar Mahdani singkat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Raden Berli Rizki Nata Kusumah, belum memberikan respons saat dikonfirmasi wartawan.***
