SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Memasuki dua bulan kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah pada tahun 2026, realisasi pembangunan fisik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih nihil.
Hingga awal Maret 2026, belanja modal yang menjadi indikator utama pembangunan infrastruktur tercatat masih nol atau belum terealisasi sama sekali.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Dr. Mahdani, menyampaikan bahwa hingga 9 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp1,6 triliun atau sekitar 15,93 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Capaian tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada awal Maret 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar 18,97 persen dari target, sehingga terdapat selisih sekitar 3,04 persen.
Menurut Mahdani, perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih berproses, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
“Capaian PAD masih berproses, terutama dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,” ujarnya.
Sementara itu, pada sisi belanja daerah, khususnya belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, hingga kini belum menunjukkan realisasi. Hal itu dikarenakan sejumlah kegiatan masih berada pada tahap persiapan proses lelang.
“Belanja modal belum terealisasi karena masih dalam proses persiapan lelang,” tambahnya.
Meski demikian, Pemprov Banten tetap optimistis bahwa target pendapatan maupun realisasi belanja daerah dapat tercapai seiring berjalannya waktu. Pemerintah daerah juga mengaku terus memperhatikan dinamika ekonomi global, nasional, hingga kondisi regional Banten dalam menjalankan program pembangunan tahun ini.
“Pemerintah Provinsi Banten tetap optimistis dengan tetap memperhatikan situasi ekonomi global, nasional, dan regional Banten,” jelasnya.
Belum terealisasinya belanja modal tersebut membuat pembangunan fisik pada awal tahun 2026 belum terlihat di lapangan. Sejumlah proyek daerah diperkirakan baru akan berjalan setelah proses pengadaan barang dan jasa rampung dalam beberapa waktu ke depan.
Dalam APBD 2026, total anggaran Provinsi Banten tercatat sebesar Rp10,17 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan Rp10,08 triliun, sedangkan belanja daerah Rp10,04 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD Banten 2026 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp42,95 miliar.
Pada pos pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat Rp95,54 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan Rp138,49 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto minus Rp42,95 miliar sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan diproyeksikan nihil.
Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 9 Maret 2026, realisasi pendapatan APBD Provinsi Banten baru tercatat Rp435,15 miliar atau sekitar 4,32 persen dari target Rp10,08 triliun.
Pendapatan daerah pada awal 2026 masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp302,93 miliar atau sekitar 4,04 persen dari target Rp7,49 triliun. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp271,73 miliar dari pagu Rp6,81 triliun.
Sementara itu, retribusi daerah tercatat Rp28,06 miliar atau sekitar 7,21 persen dari target Rp389,17 miliar. Pendapatan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp132,22 miliar atau sekitar 5,12 persen dari pagu Rp2,58 triliun.
Pada sisi belanja, realisasi belanja daerah tercatat Rp468,42 miliar atau sekitar 4,67 persen dari pagu Rp10,04 triliun. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp226,68 miliar atau sekitar 7,29 persen dari pagu Rp3,10 triliun.
Belanja barang dan jasa terealisasi Rp114,03 miliar atau sekitar 3,28 persen dari pagu Rp3,47 triliun. Sementara itu, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp804,09 miliar belum menunjukkan realisasi hingga awal Maret 2026.
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2025, realisasi belanja daerah tercatat Rp1,67 triliun atau sekitar 15,52 persen dari pagu Rp10,81 triliun.***
