SERANG, BANTENPRO.CO.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengamuk di APBD Perubahan 2026 dengan membongkar alokasi anggaran fantastis senilai Rp608 miliar khusus untuk sektor infrastruktur. Langkah drastis ini dipastikan menjadi tikungan tajam untuk membabat habis persoalan jalan rusak dan infrastruktur terbengkalai yang selama ini menjadi momok menjengkelkan bagi warga.
Wali Kota Serang Budi Rustandi tanpa kompromi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi karena menyangkut langsung urat nadi perekonomian rakyat. Sikap tegas itu disuarakannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Serang terkait penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/8/2026).
“Infrastruktur insya Allah kita menjadi konsen terbesar dalam rangka untuk menunjang ekonomi tentunya harus dengan infrastruktur bagus,” ujar Budi dengan nada membara.
Budi secara terbuka mengakui bahwa pekerjaan rumah perbaikan jalan di Ibu Kota Provinsi Banten ini masih menumpuk dan mencoreng wajah kota. Tak gentar dengan tantangan besar tersebut, ia bersama jajaran pimpinan daerah langsung memasang target mati yang membuat publik tercengang: 90 persen persoalan jalan wajib sudah beres total maksimal pada 2028!
“Saya dan Pak Agis (Wakil Wali Kota) serta Pak Sekda sudah berbicara bertiga, tentunya maksimal 2028 itu 90 persen jalan-jalan sudah hampir beres,” tandasnya tanpa ragu.
Di balik gebrakan radikal tersebut, draf Raperda Perubahan APBD 2026 mencatatkan angka Pendapatan Daerah sebesar Rp1.672.742.998.485 berbanding Belanja Daerah senilai Rp1.735.261.983.997. Kondisi ini melahirkan lubang defisit anggaran sebesar Rp62.518.985.512.
Namun, Pemkot Serang memastikan tidak ada ruang panik. Wali Kota Budi menjamin kas daerah tetap aman terkendali karena defisit tersebut langsung ditelan mentah-mentah menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati, menembakkan data telak hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 ternyata menyentuh angka raksasa sekitar Rp73 miliar. Jumlah tersebut dipastikan jauh lebih than cukup untuk membungkam ancaman defisit belanja.
“Defisit pendapatan belanja Rp62 miliar, tapi kita ada SiLPA Rp73 miliar dari SiLPA Tahun Anggaran 2025,” cetus Ina blak-blakan.
Ina membeberkan bahwa porsi anggaran infrastruktur dalam Perubahan APBD 2026 kini meroket hingga menembus angka 35,05 persen, mencatatkan rekor kenaikan paling agresif dalam beberapa tahun terakhir.
Tidak hanya jalanan yang disulap mulus, Pemkot Serang juga jor-joran menyebar dana jumbo untuk sektor pelayanan publik lainnya yang selama ini dikritik lamban. Sektor pendidikan langsung disuntik mati-matian sebesar Rp567 miliar atau sekitar 32 persen, yang secara telak melibas aturan wajib mandatory spending 20 persen.
Tidak ketinggalan, amunisi anggaran penanganan kemiskinan ekstrem disiapkan sebesar Rp162 miliar atau 9,38 persen. Sementara itu, program pencegahan stunting diguyur dana segar senilai Rp86 miliar demi membasmi persoalan gizi buruk di akar rumput.
Gebrakan brutal fiskal ini kini tinggal menunggu babak penentuan di Gedung DPRD Kota Serang. Raperda Perubahan APBD 2026 dipastikan segera digelandang ke meja Badan Anggaran (Banggar) untuk diuji secara terbuka oleh para wakil rakyat.
Budi menyambut proses politik tersebut dengan kepala tegak, sangat percaya diri bahwa arah angin pengelolaan keuangan daerah berada di jalur yang bersih dan siap diketok palu.
“Alhamdulillah kita berimbang dan tentunya ini bisa dibilang sudah bisa masuk dalam perubahan. Jadi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Serang alhamdulillah good. Tinggal nanti pembahasan dengan DPRD,” pungkasnya penuh percaya diri.***
