SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Warga Pulau Tunda di Kabupaten Serang mengeluhkan krisis listrik yang tak kunjung selesai. Ketersediaan listrik yang tidak stabil menghambat berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga komunikasi.
Pulau di Kecamatan Tirtayasa, selama ini bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) swadaya masyarakat.
Seorang warga, Sobri, mengungkapkan bahwa informasi listrik mati atau menyala hanya disampaikan melalui status WhatsApp oleh pengelola. Hal ini terjadi karena banyak warga menunggak iuran harian.
“Biasanya kalau listrik mau nyala atau mati, kami cuma tahu lewat status WhatsApp pengelola. Itu pun karena banyak warga belum membayar iuran harian,” kata Sobri, Kamis, 11 September 2025.
Menurut Sobri, iuran yang dikenakan kepada warga bervariasi mulai dari Rp3 ribu hingga Rp10 ribu per hari, bergantung pada penggunaan. Dana tersebut digunakan untuk membeli solar sebagai bahan bakar mesin diesel.
Listrik yang hanya menyala dari pukul 17.45 hingga pukul 06.00 pagi. Warga terpaksa menggunakan dua mesin diesel, satu milik warga dan satu lagi bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Banten. Namun, mesin bantuan tersebut jarang digunakan karena boros bahan bakar dan biaya operasionalnya tinggi.
“Kita memang belum ada peruntukan khusus yang di mana Pulau Tunda itu. Kita kan sudah jelas nih, pembangkit di situnya solar. Nah, di satu sisi di situ belum ada peruntukan, spesial gitu kan memang BBM ini untuk Pulau Tunda selama ini pengurusnya beli melalui pihak ketiga,” ujarnya.
Akibat kondisi ini, listrik sering padam mendadak. Warga bahkan harus meminjam solar dari nelayan agar lampu tetap menyala.
Sobri berharap agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa segera masuk. Ia meyakini, jika listrik menyala 24 jam, roda perekonomian akan berjalan dan ia bisa mulai memproduksi kaus khas Pulau Tunda.
Sementara itu Rais, pengelola PLTD yang ditunjuk pemerintah desa sejak Mei 2025, menjelaskan tantangan yang ia hadapi. Mesin bantuan provinsi yang berkapasitas besar bisa menghabiskan 350 liter solar per malam.
Rais menambahkan, mayoritas pelanggan sering menunggak pembayaran hingga sepuluh hari bahkan sebulan. Hal ini membuat pengelola harus menanggung utang hingga Rp10 juta. Keterbatasan sumber pendapatan warga juga menyulitkan pemenuhan kebutuhan bahan bakar.
“Pom bensin nelayan di Karangantu, Kota Serang, sebenarnya tidak bisa dipakai untuk PLTD,” kata Rais.
Kondisi ini memperburuk situasi dan mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan komunikasi.
Rais berharap pemerintah memberikan perhatian serius dan menyediakan alokasi solar khusus, kemudahan pembelian BBM, serta solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Ia juga berharap pihak terkait dapat mempermudah pengadaan solar demi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau sampai penerangan enggak nyala, pendidikan otomatis terganggu dan sinyal komunikasi hilang. Kami berharap pemerintah serius mengupayakan solusi,” pungkasnya.***
