BANTENPRO.CO.ID – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mendesak Dewan Keamanan PBB agar Israel dan AS bertanggungjawab atas serangan mereka ke Iran.
Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan Carolyn Rodríguez Burkett, Araghchi memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel dan AS merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan perjanjian internasional.
“Agresi militer rezim Israel secara sengaja menargetkan kawasan permukiman, infrastruktur sipil, dan layanan publik, termasuk rumah sakit dan pusat bantuan,” demikian pernyataan dalam surat tersebut dikutip dari Tehran Times, Senin 30 Juni 2025.
Araghchi menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Ia lebih lanjut menyoroti bahwa beberapa fasilitas nuklir Iran di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) — termasuk lokasi di Qom, Arak, Natanz, dan Isfahan — diserang.
“Tindakan ini juga melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), peraturan IAEA, dan resolusi PBB,” ujarnya.
Araghchi juga menyoroti kecaman luas masyarakat internasional terhadap agresi Israel-AS. Pernyataan yang mengecam serangan tersebut telah dikeluarkan oleh banyak badan regional dan internasional, termasuk Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), BRICS, Kelompok Sahabat dalam Pembelaan Piagam PBB, Liga Arab, Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
“Kecaman-kecaman ini mencerminkan persyaratan minimum yang diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum di tingkat internasional,” ujarnya, seraya menekankan bahwa Dewan Keamanan harus bertindak berdasarkan Pasal 24(1) Piagam untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Menyerukan tindakan segera, Araghchi mendesak Dewan Keamanan untuk secara resmi mengakui Israel dan Amerika Serikat sebagai pemrakarsa perang terhadap Iran dan menegaskan tanggung jawab hukum mereka termasuk pembayaran ganti rugi atas semua kerusakan yang ditimbulkan.
Ia lebih lanjut menuntut agar Dewan memastikan akuntabilitas bagi mereka yang memerintahkan atau melakukan peperangan, menekankan bahwa para pemimpin politik dan militer memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan internasional berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
“Serangan terhadap Iran bukan hanya pelanggaran berat terhadap norma-norma internasional, tetapi juga serangan langsung terhadap dasar-dasar hukum internasional. Mengabaikan agresi ini akan sangat merusak kredibilitas PBB dan membuka pintu bagi preseden pelanggaran hukum yang berbahaya dalam urusan global,” tegasnya. (*)
