JAKARTA, BANTENPRO.CO.ID – Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan penambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Saat ini, Provinsi Banten telah menyiapkan dua lokasi Sekolah Rakyat di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak.
Pernyataan tersebut disampaikan Dimyati usai penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Sementara Barang Milik Daerah dan Barang Milik Universitas dalam Rangka Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Acara ini berlangsung di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
“Hari ini penandatanganan pinjam pakai untuk Sekolah Rakyat di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota sangat mendukung program Sekolah Rakyat. Program ini harus sukses dan didukung oleh segenap elemen,” ujar Dimyati.
Dimyati menambahkan, kemungkinan akan ada beberapa lagi Sekolah Rakyat di Provinsi Banten. Pihaknya sudah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, serta kota-kota lain di Provinsi Banten.
“Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Program ini sangat bagus sekali untuk membantu masyarakat kecil atau masyarakat miskin, rakyat Indonesia,” pungkas Dimyati.
Strategi Memutus Rantai Kemiskinan
Dalam paparannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan penyelenggaraan pendidikan yang pertama kali ada di Indonesia sebagai lembaga pendidikan hasil kolaborasi berbagai pihak.
“Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab operasional. Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kami ditugaskan menerjemahkan dengan baik dalam pelaksanaan rintisan penyelenggaraan,” ungkapnya.
Kesepahaman telah dilakukan dengan 44 pemerintah daerah dan tiga universitas. Sementara itu, untuk aset Kementerian Sosial tidak memerlukan kesepahaman khusus.
Saifullah Yusuf memaparkan, pada tahap pertama Sekolah Rakyat akan beroperasi di 100 titik lokasi. Sebanyak 63 titik ditargetkan beroperasi pada pertengahan Juli dengan 6.130 siswa dalam 256 rombongan belajar (rombel). Sedangkan 37 titik lainnya ditargetkan beroperasi pada akhir Juli dengan 3.625 siswa dalam 139 rombel. Total tahap pertama akan mencakup 9.755 siswa dalam 395 rombel di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada tahap kedua, akan dibangun 202 Sekolah Rakyat, dengan 51 titik lokasi Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan 45 titik milik lainnya dinyatakan layak.
Mensos menjelaskan, Sekolah Rakyat berdiri berbasis data. Program ini merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan menyiapkan Generasi Emas 2045.
Rekrutmen siswa didasarkan pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 (miskin dan miskin ekstrem). Proses seleksi juga melibatkan kunjungan dan wawancara dengan orang tua calon siswa yang bekerja sama dengan BPS. Prioritas diberikan kepada keluarga yang tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Indeks pembiayaan siswa ditetapkan sebesar Rp 48,25 juta pada tahun pertama.
“Mohon kepala daerah kawal rekrutmen siswa agar tepat sasaran,” pinta Mensos Saifullah Yusuf.
Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, mengungkapkan bahwa tema besar Sekolah Rakyat adalah memuliakan dan membahagiakan kaum dhuafa, bukan sekadar menyekolahkan. Program ini merupakan bagian dari upaya melunasi janji kepada warga yang masih miskin melalui pendidikan, serta berfungsi sebagai sistem rekayasa sosial yang teruji untuk memotong rantai kemiskinan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat menjangkau yang tidak terjangkau supaya bisa sekolah. Memungkinkan yang tidak mungkin. Esensi Indonesia Emas 2045 adalah kebangkitan kaum dhuafa. Kalau kaum dhuafa belum bangkit ya masih seperti ini,” ungkapnya.***
