SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Alokasi anggaran gaji, tunjangan, dan belanja operasional Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang tahun 2026 yang mencapai Rp76,15 miliar menuai kritik tajam dari Pengurus Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas).
Ketua PP Hamas, Irhamullah, menyebut angka fantastis tersebut sebagai bentuk pemborosan dan “pelecehan” terhadap penderitaan masyarakat Kabupaten Serang yang masih bergulat dengan berbagai masalah mendesak.
“Rp76,15 miliar untuk gaji, tunjangan, dan operasional Setda adalah pelecehan terhadap penderitaan rakyat Kabupaten Serang. Ini bukan hanya tidak wajar, ini adalah ketidakadilan bagi rakyat,” ujar Irhamullah saat diwawancarai, Sabtu (15/11/2025).
Irhamullah secara spesifik menyoroti kepemimpinan Setda yang saat ini dipimpin oleh Zaldi Dhuhana. Ia menegaskan bahwa Setda, sebagai panglima birokrasi, seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi “mesin pencetak kekayaan pribadi.”
Hamas juga mempertanyakan prioritas Pemerintah Kabupaten Serang yang terkesan mengabaikan masalah krusial di masyarakat, seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan kelangkaan lapangan kerja.
“TPS tidak ada, terus lapangan kerja yang langka adalah realitas pahit yang dihadapi rakyat, tapi elit birokrasi malah sibuk mengurus kantong sendiri,” ungkap Irham.
Lebih lanjut, Hamas menuduh Pemkab Serang mengabaikan instruksi pusat, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang harusnya membaca terkait efisiensi anggaran yang dikatakan oleh Presiden. Tapi di Serang malah jadi ajang pesta uang. Ini penghinaan terhadap semangat reformasi birokrasi,” tegas Irham.
Menyikapi hal ini, PP-Hamas menuntut Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera merevisi alokasi anggaran Rp76,15 miliar tersebut dan mengalihkannya untuk solusi konkret yang dibutuhkan masyarakat.
“Rp76,15 miliar harus dialihkan ke solusi konkret untuk rakyat, bukan untuk memanjakan birokrasi. Kami peringatkan, jika tidak ada perubahan, Hamas akan tuntut akuntabilitas dan transparansi penuh,” tegasnya.
Hamas pun menyerukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk bersuara, mengawasi, dan menuntut pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat***
