TANGERANG, BANTENPRO.CO.ID – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) kembali menjadi sorotan tajam publik. Perusahaan yang didirikan sejak 2016 ini dinilai gagal total dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang.
Ketua Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, menyebut berdasarkan analisisnya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, kontribusi PT TNG terhadap PAD tercatat nihil atau 0 persen dari tahun 2016 hingga 2023.
“Sejak berdirinya PT TNG tahun 2016, hasil LHP BPK RI itu 0 persen sampai 2023. Baru tahun kemarin (laporan 2024) Pemda dapat Rp350 juta,” ujar Ibnu Jandi, Rabu (22/10/2025).
Menurut Ibnu Jandi, kontribusi Rp350 juta setelah tujuh tahun beroperasi sangat minim. Ia pun mendorong agar perusahaan tersebut dibubarkan.
“Kinerja selama 7 tahun ini menurut saya lebih baik dibubarkan saja karena tidak bisa memberikan kontribusi terbaik untuk PAD Kota Tangerang,” tegasnya.
Ibnu Jandi menyoroti buruknya manajemen dan transparansi PT TNG yang mengelola delapan bidang usaha, termasuk SPBU, parkiran, dan angkutan bus. Ia menilai, tidak ada laporan progresif mengenai omzet dari tiap bidang usaha kepada kepala daerah.
“Manajemennya buruk. Dari delapan item usaha yang diberikan, semuanya tidak jelas. Tidak transparan juga soal apa saja bisnisnya,” kecamnya.
Sorotan utama juga ditujukan pada dana penyertaan modal yang telah digelontorkan Pemkot Tangerang. Berdasarkan kajian Ibnu Jandi, total penyertaan modal yang diterima PT TNG mencapai sekitar Rp43 miliar.
“Catatan analisa saya, sekitar Rp43 miliar penyertaan modal sudah diserahkan. Tapi hasilnya cuma Rp350 juta. Ini tidak berbanding lurus dan tidak sebangun dengan semangat usaha,” katanya.
Ia menduga Direktur Utama PT TNG tidak memiliki pola perencanaan bisnis (business plan dan work plan) yang matang, yang menyebabkan dana rakyat habis tanpa hasil signifikan.
Untuk mengatasi masalah ini, Ibnu Jandi mendesak Wali Kota Tangerang agar berani mengambil langkah tegas, yakni melakukan audit independen secara menyeluruh dan transparan terhadap PT TNG.
“Saya sarankan kepala daerah berani melakukan audit independen yang transparan. Supaya jelas kemana uang rakyat itu digunakan,” pungkasnya.
