SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Puluhan perwakilan organisasi, komunitas, dan tokoh masyarakat secara resmi mendeklarasikan lahirnya Gerakan Masyarakat Bojonegara Puloampel (GEMA BP) di Aula Gedung PGRI Puloampel, Kabupaten Serang, Sabtu (14/02/2026).
Deklarasi ini merupakan puncak dari kegelisahan warga atas krisis infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, serta pembiaran kerusakan lingkungan yang masif di wilayah Bojonegara dan Puloampel.
Koordinator Presidium GEMA BP, Ari Dailami, dalam orasi politiknya yang bertajuk “Bedah Data: Mengapa Kita Bicara?”, menegaskan bahwa wilayah ini tengah berada di persimpangan jalan pembangunan.
“Kita diwarisi darah pejuang. Jika hari ini kita kompak, pembangunan masif akan terjadi. Namun jika kita lemah, kita akan terus tergilas dan dimarginalkan di tanah sendiri,” tegas Ari di hadapan peserta deklarasi.
Ari membedah data kerugian ekonomi warga akibat kemacetan kronis di jalan nasional Serdang-Bojonegara-Merak (SBM). Ia menyoroti kegagalan manajemen proyek perbaikan jalan yang menyebabkan waktu tempuh 15 menit membengkak menjadi 3 jam.
“Ini bukan sekadar macet, ini adalah ‘pencurian’ waktu dan ekonomi. UMKM lumpuh, logistik industri membengkak, dan nyawa warga terancam. Bahkan, akses darurat untuk warga sakit pun tersumbat. Ini adalah kegagalan sistemik,” lanjutnya.
GEMA BP juga melontarkan kritik pedas terhadap lemahnya implementasi Keputusan Gubernur (KEPGUB) Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang pembatasan jam operasional angkutan tambang. Ari menilai aturan tersebut hanya menjadi “macan kertas” tanpa sanksi hukum yang jelas.
“Janji evaluasi KEPGUB dari pemerintah hanya omong kosong. Menjalankan aturan tanpa sanksi itu bukan memerintah, tapi hanya memberi saran. Dan rakyat tidak membayar pajak untuk mendapatkan saran!” cetus Ari dengan nada tajam.
Terkait aktivitas pertambangan Galian C, GEMA BP menuntut transparansi dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan audit lingkungan menyeluruh. Ari mempertanyakan batas wilayah tambang yang kian merangsek ke pemukiman dan minimnya kontribusi pajak dibandingkan kerusakan infrastruktur yang dihasilkan.
Menutup deklarasi, GEMA BP menyatakan akan bergerak dalam Satu Suara, Satu Tuntutan, dan Satu Komando. Segala bentuk aksi massa maupun langkah administrasi akan dikawal secara kolektif hingga ada realisasi nyata.
“Apapun keputusan musyawarah GEMA BP, kami di Presidium akan berdiri di depan untuk memikul perjuangan ini bersama rakyat,” tutup Ari Dailami.***
