Oleh: Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.
Ketua Presidium Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten
PADA Selasa, 9 Juni 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersilaturahmi dengan para kiai pimpinan pesantren di Kantor Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog yang penting mengenai upaya membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Di tengah berbagai kasus korupsi yang terus bermunculan, semakin disadari bahwa penindakan hukum saja tidak cukup. Bangsa ini membutuhkan sumber nilai yang mampu membentuk karakter sekaligus memperbaiki tata kelola kehidupan publik. Dalam konteks itulah pesantren memiliki kontribusi yang layak diperhitungkan.
Korupsi sering dipahami sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan individu semata. Padahal, korupsi juga berkaitan dengan cara berpikir, budaya kerja, dan sistem yang membuka peluang penyalahgunaan. Banyak orang mengetahui bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, tetapi tetap melakukannya ketika kesempatan tersedia. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan pengawasan dan penindakan. Diperlukan fondasi nilai yang mampu membentuk integritas sekaligus menata sistem agar lebih sehat.
Jika dicermati lebih dalam, korupsi tumbuh dari tiga sumber utama. Pertama, kerumitan yang membuka ruang transaksi dan percaloan. Kedua, penyalahgunaan kewenangan yang mengubah amanah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, buruknya pelayanan yang mendorong lahirnya jalan pintas berupa suap dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Bagi pesantren, ketiga hal tersebut bukan hanya merusak tata kelola, tetapi juga menghilangkan keberkahan dalam kehidupan bersama. Ketika keberkahan hilang, harta kehilangan manfaatnya, jabatan kehilangan kehormatannya, dan pelayanan kehilangan kemaslahatannya. Karena itu, pesantren menawarkan tiga jawaban yang terangkum dalam Trilogi Anti Korupsi Pesantren: Tauhid, Amanah, dan Khidmah.
Pilar pertama adalah Tauhid. Tauhid mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini melahirkan integritas yang tidak bergantung pada pengawasan manusia. Orang yang bertauhid tidak mudah mempertuhankan jabatan, kekayaan, maupun kekuasaan. Ia memahami bahwa semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan hidup. Dari kesadaran inilah lahir orientasi hidup yang lurus dan menjadi fondasi bagi hadirnya keberkahan.
Dalam tata kelola kelembagaan, tauhid melahirkan semangat debirokratisasi. Banyak praktik korupsi tumbuh dari prosedur yang panjang, meja yang berlapis-lapis, dan kewenangan yang tidak jelas batasnya. Kerumitan sering kali menjadi lahan subur bagi berbagai bentuk penyimpangan. Sebaliknya, penyederhanaan prosedur mempersempit ruang korupsi dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Semangat tauhid mengajarkan bahwa sesuatu yang sederhana sering kali lebih dekat kepada kemaslahatan daripada sesuatu yang dibuat rumit tanpa alasan yang jelas.
Tauhid juga melahirkan budaya kesederhanaan. Di lingkungan pesantren, kesederhanaan bukan simbol kekurangan, melainkan cerminan kematangan spiritual. Orang yang hidup sederhana tidak mudah diperbudak oleh hasrat mengumpulkan kekayaan dengan cara apa pun. Dari kesederhanaan lahir sikap merasa cukup, menjauhi keserakahan, dan menjaga integritas. Dari integritas lahir kepercayaan, dan dari kepercayaan lahir keberkahan. Karena itu, dalam konteks antikorupsi dapat dikatakan bahwa tauhid menyederhanakan.
Pilar kedua adalah Amanah. Amanah merupakan nilai yang menopang hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara lembaga dan masyarakat, bahkan antara manusia dan Tuhannya. Ketika amanah dijaga, kekuasaan dipahami sebagai tanggung jawab, bukan hak istimewa. Sebaliknya, ketika amanah diabaikan, jabatan mudah berubah menjadi alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Karena itu, amanah menjadi benteng utama terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Dalam praktik tata kelola modern, amanah diterjemahkan ke dalam prinsip transparansi, otonomi, dan akuntabilitas. Transparansi memastikan proses dan keputusan dapat diketahui oleh publik. Otonomi memberikan ruang kepercayaan kepada individu maupun lembaga untuk bertindak secara bertanggung jawab. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, maupun hukum. Ketiga prinsip tersebut menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan.
Amanah pada akhirnya bukan hanya soal sistem, melainkan juga budaya. Di pesantren, amanah diajarkan melalui keteladanan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang santri belajar menjaga kepercayaan bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Budaya inilah yang menjadi benteng pertama sebelum aturan dan sanksi bekerja. Kepercayaan yang dijaga dengan amanah tidak hanya melahirkan akuntabilitas, tetapi juga keberkahan yang dirasakan bersama. Karena itu, dapat dikatakan bahwa amanah mempertanggungjawabkan.
Pilar ketiga adalah Khidmah atau pelayanan. Sejak awal, pesantren hadir untuk melayani umat melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Khidmah mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan oleh manfaat yang diberikan kepada sesama. Nilai ini membentuk orientasi hidup yang berpusat pada kemaslahatan. Dalam semangat khidmah, jabatan dipahami sebagai sarana melayani, bukan untuk dilayani.
Khidmah juga melahirkan budaya melayani. Dalam tradisi pesantren, kiai melayani umat, santri membantu masyarakat, dan alumni didorong untuk mengabdi kepada lingkungan tempat mereka tumbuh. Budaya melayani merupakan kebalikan dari budaya dilayani yang sering muncul ketika jabatan dipahami sebagai simbol keistimewaan. Ketika semangat pelayanan tumbuh, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai tujuan utama setiap kebijakan. Dari budaya inilah lahir pelayanan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih membawa kemaslahatan.
Dalam era digital, khidmah menemukan bentuk baru melalui digitalisasi pelayanan. Teknologi memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih transparan. Digitalisasi yang berlandaskan khidmah bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan ikhtiar menghadirkan kemudahan yang nyata bagi masyarakat. Semakin mudah masyarakat memperoleh pelayanan, semakin kecil peluang lahirnya praktik percaloan, pungutan liar, dan suap. Pelayanan yang memudahkan manusia pada akhirnya menghadirkan keberkahan yang dirasakan bersama. Karena itu, khidmah memudahkan.
Pada akhirnya, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan keberkahan dalam kehidupan bersama. Harta yang diperoleh melalui penyimpangan kehilangan manfaatnya, jabatan yang disalahgunakan kehilangan kehormatannya, dan pelayanan yang dipersulit kehilangan kemaslahatannya. Pesantren mengajarkan jalan yang berbeda. Tauhid menyederhanakan, amanah mempertanggungjawabkan, dan khidmah memudahkan. Ketika ketiga nilai tersebut hidup dalam pribadi, lembaga, dan tata kelola publik, lahirlah keberkahan yang dirasakan oleh banyak orang. Inilah hakikat Trilogi Anti Korupsi Pesantren: meraih berkah melalui tauhid, amanah, dan khidmah.***
