BANTENPRO.CO.ID, SERANG – Pemerintah mengalokasikan 11.865 unit bantuan bedah rumah untuk masyarakat di Provinsi Banten pada 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.762 unit.
Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan penerima alokasi terbanyak, yakni 4.013 unit. Disusul Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.143 unit, Kabupaten Lebak 1.823 unit, dan Kabupaten Serang sebanyak 1.788 unit.
Sementara itu, alokasi untuk Kota Serang mencapai 583 unit, Kota Tangerang 572 unit, Kota Tangerang Selatan 526 unit, dan Kota Cilegon sebanyak 417 unit.
Peningkatan alokasi tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat mendampingi Gubernur Banten Andra Soni meninjau program bedah rumah, penyerahan sertifikat tanah, dan perumahan subsidi di Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Maruarar mengatakan, penambahan kuota tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Kenaikan jumlah ini terjadi karena Presiden tidak sabar ingin cepat membantu masyarakat agar rumahnya layak huni,” kata Maruarar.
Dia menegaskan, bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta tidak memberikan uang kepada pihak mana pun dengan alasan pengurusan atau pencairan bantuan.
“Ini program strategis Presiden Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun, termasuk oleh pegawai kementerian,” tegasnya.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut penambahan alokasi tersebut. Menurutnya, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga.
Dia mengatakan, kondisi tempat tinggal tidak hanya berkaitan dengan kelayakan bangunan, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan anak, pendidikan, hingga produktivitas anggota keluarga.
“Rumah layak bukan hanya soal bangunan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keluarga untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Andra.
Selain program bedah rumah, kunjungan tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Andra menyebut sertifikat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus menjadi aset yang dapat mendukung kegiatan ekonomi keluarga.
Dia mengingatkan masyarakat agar menjaga dokumen pertanahan dan rumah yang telah diterima melalui program pemerintah.
“Atas nama masyarakat Banten, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Peningkatan alokasi bantuan tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.













