SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Penggunaan nama Wali Kota Serang Budi Rustandi untuk Musala Ar-Rustandi di lingkungan Gedung DPRD Kota Serang kembali menjadi sorotan. Kali ini, persoalan tersebut dipertanyakan dari sisi kepatutan dan etika birokrasi.
Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Jamadi, menilai penggunaan nama pejabat yang masih aktif menjabat pada fasilitas publik perlu dikaji. Terlebih jika bangunan tersebut berdiri di atas aset pemerintah atau menggunakan anggaran daerah.
“Penamaan Musala Ar-Rustandi perlu dikaji dari aspek kepatutan dan etika birokrasi,” kata Jamadi, Rabu (18/11/2026).
Polemik nama musala tersebut sebelumnya mencuat setelah ulama Kota Serang, KH Sudrajat Ardani, mempertanyakan penggunaan nama Ar-Rustandi.
Nama itu merujuk kepada Budi Rustandi, yang kini menjabat Wali Kota Serang dan sebelumnya merupakan Ketua DPRD Kota Serang.
Dalam pemberitaan sebelumnya, mantan Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri menjelaskan pembangunan musala di bagian luar gedung DPRD berawal dari inisiatif Budi Rustandi pada 2023. Saat itu, musala di dalam gedung hanya mampu menampung sekitar 10 orang.
Nuri menyebut nama Ar-Rustandi muncul dari pembicaraan di lingkungan Sekretariat DPRD. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah pejabat sekretariat, di antaranya Zeka Bachdi dan Tri Ningsih, bukan melalui musyawarah bersama pimpinan DPRD.
Nama itu kemudian diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan Gerakan Silaturahim dan Shodaqoh Jumat Pagi (Gassjumpa) pada September 2023.
Nuri juga menjelaskan Ar-Rustandi bukan berasal dari bahasa Arab. Menurut dia, nama tersebut berasal dari bahasa Sunda yang memiliki makna lembut, setia, dan penuh cinta.
Menanggapi polemik tersebut, Jamadi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat persoalan ini sebagai urusan pemberian nama. Status tanah dan bangunan, sumber anggaran, serta pihak yang menetapkan nama juga perlu diperjelas.
“Jangan sampai aset milik publik justru diberi identitas yang tidak mencerminkan kepentingan publik,” ujarnya.
Dia meminta pemerintah daerah membuka dasar hukum penetapan nama musala tersebut. Termasuk pihak yang mengusulkan dan menetapkan nama serta status bangunan dalam pencatatan Barang Milik Daerah (BMD).
Jamadi menilai penggunaan nama pejabat aktif pada fasilitas publik juga berpotensi menimbulkan persepsi pengistimewaan terhadap individu.
“Belum tentu dilarang secara eksplisit oleh hukum, tetapi belum tentu patut dilakukan secara etis,” katanya.
Dia mendorong pemerintah daerah mengevaluasi penamaan musala tersebut apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penetapannya.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Ini menyangkut prinsip kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.***













