SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) Kota Serang diminta dihentikan sementara.
Peneliti Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Muhamad Sopyan Sidik, menilai pembahasan aturan tersebut belum memiliki landasan perencanaan yang jelas.
Pasalnya, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Serang periode 2015-2025 telah berakhir. Sementara itu, evaluasi dan penyusunan arah pembangunan pariwisata berikutnya dinilai harus dilakukan sebelum pemerintah menetapkan regulasi baru.
Sopyan mengatakan, Pemerintah Kota Serang dan DPRD tidak sepatutnya terburu-buru menetapkan aturan operasional kepariwisataan yang akan menentukan arah usaha dan investasi jangka panjang.
“Pembahasan Raperda PUK harus dihentikan sementara sampai arah kebijakan induk tersebut diperjelas dan dibuka kepada publik,” kata Sopyan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Dia juga mengacu pada penelitian Randy Arlan, Riswanda, dan Leo Agustino pada 2018 yang menemukan pelaksanaan RIPPARDA Kota Serang belum optimal.
Penelitian tersebut mencatat sejumlah persoalan, di antaranya keterbatasan aparatur, koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terpadu, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga anggaran yang belum tepat sasaran.
Menurut Sopyan, kondisi tersebut memperkuat kebutuhan evaluasi terhadap kebijakan induk sebelum pemerintah menentukan arah pengembangan usaha kepariwisataan.
“Memaksa Raperda PUK disahkan tanpa RIPPARDA baru hanya akan memperparah disorientasi tata ruang serta mengabaikan harmonisasi hirarki dengan RIPPARPROV Banten dan RIPPARNAS,” ujarnya.
Sopyan mendesak DPRD dan Pemkot Serang melakukan moratorium pembahasan Raperda PUK sampai evaluasi RIPPARDA 2015-2025 diselesaikan.
Dia juga meminta pemerintah membuka arah pembangunan pariwisata yang baru kepada masyarakat, termasuk prioritas destinasi, daya dukung lingkungan, dan kepentingan warga.
“Kota Serang tidak boleh menetapkan regulasi operasional kepariwisataan yang berjangka panjang tanpa kejelasan arah pembangunan, prioritas destinasi, daya dukung lingkungan, dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.***













