ACEH UTARA, BANTENPRO.CO.ID – Sekretaris Dewan Pakar Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten, Wari Syadeli, mengapresiasi langkah pemerintah yang membangun kembali pesantren roboh di Jawa Timur dengan dukungan penuh APBN. Namun, ia berharap perhatian serupa juga diberikan kepada pesantren di Sumatera yang hancur akibat banjir bandang.
Hal itu disampaikan Wari usai bertemu Tengku Mudawali, pengasuh Dayah Roudatul Mutaalimat Ulee Madon, Muara Batu, Aceh Utara, pesantren yang berdiri sejak 1817 dan menjadi salah satu tertua di wilayah tersebut, Minggu (1/2/2026).
Menurut Tengku Mudawali, pengasuh Dayah Roudatul Mutaalimat Ulee Madon, Muara Batu, Aceh Utara, hingga kini aktivitas pesantren belum kembali normal. Infrastruktur mengalami kerusakan parah hingga hampir 70 persen akibat banjir.
RUSAK PARAH: Dayah Roudatul Mutaalimat Ulee Madon, Muara Batu, Aceh Utara, pesantren yang berdiri sejak 1817 mengalami rusak berat akibat banjir Sumatera. (Foto: Istimewa)
“Bangunan banyak yang roboh, lumpur menumpuk setinggi satu sampai satu setengah meter, kobong rusak, kitab-kitab juga banyak yang tidak bisa diselamatkan,” ujarna dalam keterangan tertulis.
Ia menyebut perbaikan sementara hanya mengandalkan donasi keluarga, masyarakat, dan alumni. “Belum ada bantuan dari pemerintah,” katanya.
Wari menyaksikan langsung proses perbaikan yang berjalan lambat. Ia menilai, tanpa sokongan pemerintah, rehabilitasi akan memakan waktu panjang.
“Banyak bangunan roboh karena pondasinya tergerus arus banjir. Ada yang retak, miring, dan tidak layak huni,” kata Wari.
Masjid di Ketambe Aceh Tenggara hilang tersapu banjir bandang. (Foto: Istimewa)
Tak hanya di Aceh Utara, Wari menyebut kerusakan juga terjadi di Ponpes Badrul Ulum, Aceh Tenggara, yang rusaknya mencapai 95 persen dan menelan korban seorang ustaz yang terjepit kayu besar. Di Aceh Tamiang, bahkan ada pesantren yang hilang tersapu banjir.
“Mengamati jenis kerusakan yang terjadi, sangat layak pesantren-pesantren ini mendapatkan perhatian pemerintah. Apalagi kita dengar di Jawa ada pesantren yang dibangun kembali dengan dana APBN sekitar Rp125 miliar,” ujarnya.
Wari berharap Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dapat melakukan ground breaking pembangunan kembali pesantren dan masjid yang roboh akibat banjir bandang di Sumatera.
“Sebagai bentuk kehadiran negara dan implementasi Undang-Undang Pesantren, agar pendidikan santri tetap berlangsung pascabencana,” katanya.***
