SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Tren peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Serang terus berlanjut. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang, Wanerry Poetri, mengungkapkan bahwa per semester pertama tahun 2025, total penduduk Serang telah mencapai 1.815.551 jiwa.
Rinciannya terdiri dari 926.144 penduduk laki-laki dan 889.407 penduduk perempuan.
Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan data tahun 2024. Nerry menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk tercatat sekitar 1,7 juta jiwa, sehingga kini terjadi peningkatan menjadi 1,8 juta jiwa.
“Ada kenaikan, ya. Kenaikannya kurang lebih seratus ribu orang (jika dibandingkan dengan data 1,7 juta jiwa 2024),” kata Nerry melalui sambungan telepon, Senin (17/11/2025).
Meskipun jumlah populasi terus melesat, Nerry menyoroti adanya pekerjaan rumah besar terkait implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Serang yang dinilai masih sangat tertinggal.
Ia memaparkan, per tanggal 9 November 2025, angka capaian IKD baru menyentuh 5,34 persen, atau setara dengan 68.222 orang dari total wajib KTP. Angka ini masih jauh dari target ambisius pemerintah.
“Target pemerintah adalah 30 persen dari total 1,2 juta jiwa wajib KTP. Tapi, kami masih sulit sekali untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.
Nerry mengungkapkan dua kendala utama yang menyebabkan rendahnya adopsi IKD:
- Kendala Geografis dan Teknologi: Mayoritas masyarakat di wilayah pedesaan belum memiliki handphone yang memadai untuk aktivasi IKD.
- Kendala Kepercayaan dan Regulasi: Masyarakat masih belum sepenuhnya yakin dengan IKD dan cenderung lebih memilih menggunakan KTP fisik. Selain itu, banyak lembaga pelayanan publik yang masih mewajibkan penggunaan KTP fisik.
Untuk mengatasi tantangan ini, Disdukcapil Kabupaten Serang telah mengambil langkah proaktif melalui berbagai upaya pelayanan.
“Kami melakukan pelayanan jemput bola di 326 desa, khususnya di daerah dengan capaian yang masih sangat rendah. Kami juga mengadakan gebyar administrasi kependudukan dan melakukan perekaman di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Layanan jemput bola dan gebyar administrasi kependudukan ini telah dilakukan di lima hingga enam desa sepanjang tahun ini.
Nerry menegaskan bahwa Disdukcapil akan terus berupaya keras meningkatkan cakupan IKD dan pelayanan kependudukan. “Masih jauh dari target, karena kendalanya memang masyarakat di pedesaan yang belum banyak memiliki handphone dan belum percaya dengan digitalisasi,” pungkasnya.***
