SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barisan Pejuang Demokrasi (Bapeksi) Provinsi Banten resmi meluncurkan Program Penyuluhan Hukum Anti-Bullying di lingkungan lembaga pendidikan.
Program ini menjadi salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah terjadinya kasus perundungan di kalangan pelajar.
Peluncuran program tersebut berlangsung di Studio Sultan TV, Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (19/11).
Peresmian program ditandai dengan deklarasi anti-bullying yang ditandai melalui penandatanganan komitmen bersama oleh sejumlah elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Sejumlah tokoh dan perwakilan instansi turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Bapeksi Bahroji, Bidang Pengawas Kejati Banten Yayi Dita Nirmala, Sekretaris DP3KKAB Provinsi Banten Erminiwati, praktisi hukum Astiruddin Purba, serta Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten Hendry Gunawan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga mahasiswa perguruan tinggi.
Ketua DPD LBH Bapeksi Provinsi Banten, Abdu Malik Fajar, mengatakan bahwa program penyuluhan hukum anti-bullying merupakan bentuk nyata keterlibatan lembaganya dalam upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.
Menurut Fajar, perundungan bukan merupakan persoalan baru. Namun, kasus tersebut masih kerap terjadi di berbagai lembaga pendidikan, baik sekolah, pesantren, maupun institusi pendidikan lainnya.
“Perundungan memang bukan isu yang baru, tetapi kasus bullying masih kerap terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, baik di sekolah, pesantren, dan lainnya,” ujar Fajar kepada wartawan, Kamis (19/11).
Dia menilai, lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak untuk belajar serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, lingkungan pendidikan tidak boleh justru menjadi tempat terjadinya tindakan perundungan.
“Padahal, lembaga pendidikan merupakan cerminan tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak. Jangan sampai menjadi sebaliknya,” sambungnya.
Melihat kondisi tersebut, LBH Bapeksi Banten berkomitmen untuk turun langsung ke berbagai sekolah guna memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada peserta didik, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Fajar menegaskan, kegiatan penyuluhan tersebut tidak hanya berorientasi pada pendampingan hukum setelah terjadinya kasus perundungan, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini.
“Kami akan berkeliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum anti-bullying. Tujuannya bukan sekadar pendampingan pascakejadian, tetapi kami juga ikut berupaya dalam pencegahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program tersebut merupakan inisiatif Ketua Umum DPP Bapeksi, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Inisiatif tersebut mendorong LBH Bapeksi di berbagai daerah untuk mengambil peran aktif dalam mencegah kasus perundungan, khususnya di lingkungan pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, LBH Bapeksi Banten juga akan melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Banten. Mereka akan direkrut sebagai agen anti-bullying yang bertugas membantu menyosialisasikan pentingnya pencegahan perundungan kepada para pelajar.
“Kami libatkan juga para mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Banten untuk menjadi agen anti-bullying LBH Bapeksi Provinsi Banten,” katanya.
“Para agen akan ikut terjun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi tentang pencegahan anti-bullying,” sambung dia.
Sementara itu, Sekjen DPP Bapeksi, Bahroji, mengatakan bahwa program penyuluhan hukum anti-bullying tidak hanya dilaksanakan oleh LBH Bapeksi Provinsi Banten, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang dijalankan di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Menurutnya, peluncuran program yang dilakukan LBH Bapeksi Banten menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan penyuluhan secara langsung ke berbagai lembaga pendidikan.
“LBH Bapeksi Banten mengawali dengan peluncuran program sebelum terjun langsung ke sekolah-sekolah,” ujar Bahroji.
Ia juga mengapresiasi langkah DPD LBH Bapeksi Provinsi Banten yang telah menginisiasi peluncuran program tersebut. Menurutnya, langkah itu penting untuk memperkuat gerakan pencegahan perundungan melalui edukasi dan penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan.
Melalui program tersebut, LBH Bapeksi berharap upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari lembaga pendidikan, mahasiswa, hingga masyarakat.
“Kami DPP Bapeksi mengapresiasi langkah LBH Bapeksi Banten maupun LBH Bapeksi yang sudah turun ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan hukum anti-bullying,” tuturnya.













