SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Suasana rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serang Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Serang mendadak memanas, Rabu (8/3/2026).
Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) naik pitam lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai tidak profesional dalam menyiapkan dokumen pendukung.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, meluapkan kekecewaannya secara terbuka di hadapan perwakilan eksekutif. Ia menilai alasan teknis yang disampaikan TAPD menghambat jalannya evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Bapak bilang belum digandakan, maksudnya apa? Berarti Anda tidak siap. Paham tidak?” cecar Azwar Anas dengan nada tinggi saat memimpin persidangan.
Politisi ini menegaskan bahwa dokumen LKPJ merupakan instrumen krusial bagi legislatif untuk melakukan pengawasan. Ketidaksiapan administrasi dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan TAPD dalam mendukung transparansi tata kelola keuangan daerah.
Anas pun langsung menodong kepastian waktu kepada pihak TAPD terkait kapan dokumen tersebut bisa tersaji di meja anggota Pansus.
Menanggapi tekanan tersebut, perwakilan TAPD Kabupaten Serang, Dite, berjanji akan menyelesaikan penggandaan dokumen dalam waktu singkat. “Setengah jam,” jawab Dite ringkas di hadapan forum.
Mendengar janji tersebut, Anas memutuskan untuk menskors rapat sementara. Namun, ia memberikan peringatan keras (ultimatum) kepada pihak eksekutif. Jika dalam waktu 30 menit dokumen belum tersedia, pihaknya mengancam akan melakukan penundaan dalam skala besar.
“Baik, kita tunggu setengah jam. Kalau dalam 30 menit ini tidak selesai, maka kita pending (tunda) 30 hari,” tegas Anas menutup instruksinya.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya rapat masih dalam status skorsing menunggu kesiapan dokumen dari pihak TAPD. Insiden ini menjadi sorotan tajam terkait efektivitas koordinasi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Serang.***
