SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, komitmen itu datang dengan peringatan keras: Dimyati mengancam akan memecat PPPK yang berani berdemonstrasi.
Dimyati menjelaskan bahwa Pemprov Banten saat ini sedang menginventarisasi kegiatan yang akan ditunda demi mengamankan anggaran gaji PPPK. Usulan penganggaran juga sudah diajukan kepada Kementerian Keuangan.
“Nanti kita inventarisir. Sementara ini kita masih usulkan ke Kementerian Keuangan untuk penganggaran itu. Mudah-mudahan dapat dari Bun (Bendahara Umum Negara) ya kan, kan Menteri Keuangan duitnya banyak ya. Saya minta Bu Sri Mulyani bagi-bagilah buat daerah ya,” kata Dimyati.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, dapat memberikan bantuan. Hal ini penting, mengingat beban daerah yang sudah menetapkan APBD namun tiba-tiba dihadapkan pada keputusan PPPK dengan nilai gaji yang telah ditentukan.
“Kan dari Bun-bun banyak duitnya ya bagi-bagi aja. Kalau Banten dapat, biasanya kalau daerah lain ya tinggal dibagi aja. Syukur-syukur Banten ya prioritas,” katanya.
Di tengah upaya Pemprov Banten memastikan pembayaran gaji, Dimyati tak ragu menyampaikan peringatan tegas. Ia meminta semua pegawai, termasuk guru PPPK, untuk tidak melakukan demonstrasi. Ancaman pencoretan nama pegawai yang terbukti ikut demo pun tak segan ia lontarkan.
“Tapi jangan khawatir untuk PPPK, jangan khawatir kita jelas akan membayar PPPK tapi menganggarkan PPPK. Jadi enggak usah khawatir tenang saja enggak usah demo. Kalau demo, saya benar-benar kita lebih baik coret saja. Saya kasih tahu sama PPPK kalau sudah Mister Dim (Dimyati) kecewa, kita coret betulan nanti gitu ya. Jangan demo-demo lagi ya,” tegasnya.
Dimyati mengungkapkan kekecewaannya mendalam terhadap potensi demonstrasi tersebut. Menurutnya, Pemprov Banten sedang berupaya keras menyejahterakan seluruh birokrat dan aparatur yang ada, termasuk memperhatikan pikiran, kesehatan, take home pay, tenaga, bahkan hingga keluarga mereka.
“Saya minta kepada pegawai provinsi baik guru PPPK enggak boleh ada demo-demo di Provinsi Banten. Mereka termasuk ada di internal di dalam. Kalau demo saya kecewa berat mau nyari apa mereka itu ya kasihan kami sedang berusaha, kita ini pemerintah provinsi bagaimana mensejahterakan semua birokrat yang ada, aparatur yang ada,” pungkasnya.***
