SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Seragam Sekolah Gratis, terpaksa dipangkas anggarannya secara signifikan untuk tahun 2026. Wali Kota Serang Budi Rustandi membenarkan adanya pemangkasan ini sebagai langkah efisiensi di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Awalnya, Pemkot Serang menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp 13 miliar untuk program ini. Namun, setelah penyesuaian, dana yang disisakan untuk tahun ajaran 2026 hanya sekitar Rp 3,6 miliar. Ini berarti ada pemangkasan sekitar Rp 9,4 miliar.
Pemangkasan ini berdampak langsung pada jumlah bantuan yang diterima siswa. Program yang semula mencakup hingga empat jenis pakaian kini hanya dibatasi menjadi satu set seragam wajib.
“Kita tahu transfer dari pusat berkurang, jadi kita sesuaikan. Program tetap jalan, tapi satu siswa hanya dapat satu seragam dulu,” kata Budi Rustandi, Selasa (4/11/2025).
Kebijakan penyesuaian anggaran ini tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Pemkot harus merasionalisasi belanja daerah setelah adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Dengan anggaran baru, setiap siswa baru di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026 mendatang hanya akan menerima satu set seragam wajib, yakni seragam merah putih untuk jenjang SD dan seragam putih biru untuk jenjang SMP.
Meskipun harus dipangkas, Budi Rustandi menegaskan komitmen Pemkot untuk melanjutkan program bantuan ini, meski skalanya lebih sederhana.
“Yang penting programnya tidak berhenti. Tahun depan kalau kondisi keuangan sudah normal, kita tambah lagi. Sekarang yang penting siswa tetap dapat seragam,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, Wali Kota Serang mengaku bersyukur bahwa Kota Serang masuk dalam urutan ke-22 besar se-Indonesia sebagai daerah dengan pendapatan yang cukup bagus, meskipun ada pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Makanya harus digenjot pendapatannya. Baru 8 bulan kerja, kita sudah naikin PAD berapa ratus miliar,” klaimnya.
Budi menandaskan, pemangkasan ini adalah bagian dari keharusan pemerintah untuk membagi alokasi dana, sebab Pemkot juga punya tanggung jawab untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.
“Sebetulnya pemangkasan ini bagian daripada kita sebagai pemerintah harus membagi, karena kita harus membangun juga. Intinya program ini tetap berjalan, tapi bertahap dengan menyesuaikan fiskal,” pungkas Budi.***
