SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Tolak revisi Undang-undang (RUU) TNI yang disahkan sebagai UU menimbulkan kejolak, di Kota Serang puluhan mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA (Aliansi Mahasiswa Pelajar dan Rakyat) mengelar aksi demonstrasi di Simpang empat Ciceri, Kota Serang, Kamis 20 Maret 2025.
“Dilihat dari situasi nasional hari ini, kita memghadapi dua permasalahan besar belum selesai indonesia gelap terbitlah liga korupsi Indonesia,” ujar Koordinator Aksi mahasiswa Abroh kepada wartawan disela-sela aksi.
Ia menilai saat ini sudah ada penyelam gunaan wewenang yang akhirnya melanggar hukum seperti kasus korupsi yang terjadi di awal tahun pertengahan bulan Maret.
“Akhirnya mahasiswa memberikan respons terbaik bagaimana pemerintah untuk bisa memutus rantai di korupsi,” jelasnya.
Tidak hanya itu aksi tersebut juga menyoroti RUU TNI dimana rapat tersebut berlangsung secara tertutup, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
“Disaat pemerintah mencanangkan efisiensi anggaran tapi pemerintah legislatif mengagendakan rapat tertutup dan RUU TNI yang saat ini disahkan merupakan penggiatan besar bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat indonesia sudah trauma dengan dwifungsi TNI,” tegasnya .
Jika dwifungsi TNI terjadi, mahasiswa menilai segala bentuk hukum kedepan tidak ada berfungsi di tibuh TNI apalagi dengan sederet kejadian yang banyak melibatkan TNI menjelang RUU TNI.
“Trauma Dwifungsi TNI era soeharto belum sembuh sampai saat ini, belum lagi kasus kasus pembunuhan seperti di cinangka oknum TNI pelakunya yang terbaru di lampung dan sales mobil ditembak mati, ini merupakan cikal bakal RUU TNI,” jelasnya.
“Sederet kasus itu terjadi sebelum RUU TNI tersebut, akhirnya ini menjadi catatan kita bahwasanya militer akan bertindak wewenang-wenang dan bertindak fasis terhadap masyarakat,” sambungnya.
Tentu kata dia dengan adanya tindakan fasisme dan otoriter menandakan pemerintah tidak demokratis dan tidak peduli dengan taraf kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya kedepan kita akan terus mengawal dua kasus besar pertama kasus korupsi dan kedua RUU TNI yang dinilai akan ada tindakan fasis yang akhirnya menjadi catatan untuk kita terus melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat,” tutupnya***
