SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Hingga 30 Juni 2025, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 baru mencapai Rp4,55 triliun atau sekira 38,67 persen dari pagu APBD Banten sebesar Rp11,76 triliun.
Realisasi pendapatan ini turun 8,96 persen bila dibandingkan dengan pendapatan APBD Banten tahun 2024.
Pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak Rp3,11 triliun atau sekira 37,42 persen dari pagu Rp8,31 triliun, dan pandapatan transfer Rp1,44 triliun atau sekira 41, 77 persen dari pagu Rp3,44 triliun. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan yang sah masih nol.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan bahwa realiasi pendapatan APBD Banten hingga semester I 2025 mengalami perlambatan.
“Penurunan dari dua sisi yaitu komponen pendapatam dan belanja memang realisasi per semester 1 tahun 2025 memang mengalami perlambatan jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya,” ujar Rina Rina Dewiyanti, Minggu (27/7/2025).
Rina berdalih, melambatnya realiasi pendapatan APBD Banten dikarenakan adanya asumsi perhitungan tarif pajak yang harus disesuaikan sesuai arahan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pada sisi pendapatan penurunan/perlambatan ini dipicu dari adanya asumsi perhitungan tarif pajak yang harus disesuaikan sesuai arahan hasil evaluasi Kemendagri, penyesuaian ini akan kita pulihkan dan tindaklanjuti pada perubahan APBD Tahun 2025 ini, dengan demikian realisasi pendapatan akan normal sesuai realisasi tahun sebelumnya,” katanya.
Hingga paruh tahun 2025, rincian realiasi pendapatan asli daerah (PAD) yang disumbang dari pajak daerah mencapai Rp2,75 triliun atau 44,24 persen dari pagu Rp6,22 triliun. Namun, Raihan tersebut turun 1,16 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 45,4 persen.
Kemudian realisasi retribusi daerah mencapai Rp102,83 miliar atau 36,11 persen dari pagu Rp284,75 miliar. Raihan tersebut juga turun 3,61 persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 39,7 persen.
Selanjutanya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp49,44 miliar atau 79,67 persen dari pagu Rp62,05 miliar. Perolehan tersebut juga turun 15,71 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 95,48 persen.
Realisasi lain-lain PAD yang Sah mencapai Rp205,08 persen atau sekira 11,77 perden dari pagu Rp Rp1,74 triliun. Raihan itu turun 18,57 persen bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yang mencapai 30,34 persen.
Serapan Belanja APBD Melempem
Sementara realiasi belanja APBD Banten 2025 juga masih di bawah 50 persen. Lebih tepatnya baru mencapai Rp3,84 Triliun atau 32,70 persen dari pagu belanja APBD 2025 sebesar
Rp 11,77 Triliun. Realisasi belanja APBD 2025 ini juga turun 6,05 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahu.
“Kemudian di sisi Belanja biasanya memang percepatan belanja pada akhir tirwulan III dan awal triwulan IV,” terang Rina.
Adapun rincian realisasi belanja APBD 2025 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,43 triliun atau 33,3 persen dari pagu Rp7,28 triliun, belanja modal Rp 98,58 miliar atau 8,80 persen dari pagu Rp1,12 triliun, belanja transfer Rp1,31 triliun atau 58,23 persen dari pagu Rp2,26 triliun. Sementara realisasi belanja biaya tak terduga (BTT) masih nol dari target yang dianggarkan Rp2,26 triliun.
Berdasarkan data yang dirilis BPKAD Provinsi Banten, penurunan realisasi terbesar belanja APBD Banten 2025 disumbang dari belanja modal sebesar 7,25 persen dan belanja operasi sebesar sebesar 1,94 persen year on year (yoy).
“Insya Allah dengan komitmen pimpinan serta upaya semua perangkat daerah realisasi belanja sampai dengan akhir tahun akan optimal di atas 95 persen,” kata Rina.
Terkait realisasi pendapatan dan belanja APBD Banten yang masih di bawah 50 persen tersebut Rina menambahkan, pihaknya akan melakukan percepatan pelaksanaan anggaran berdasarkan pagu yang sudah ditentukan. Termasuk melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
“Upaya-upaya yang dilakukan terus kita lakukan percepatan pelaksanaan anggaran, koordinasi komunikasi serta monev terhadap belanja-belanja secara rutin diupdate dan dilaporkan kepada pimpinan dan menjadi salah satu penilaain kinerja,” pungkasnya.***
