SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (SERDADU), dalam sebuah acara di halaman Puspemkot Serang pada Rabu (17/12/2025).
Acara yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi dan jajaran pejabat, termasuk Kepala Dinsos Kota Serang M Ibra Gholibi, menjadi ajang apresiasi sekaligus kritik.
Meskipun puluhan ojek online (ojol) tampak ceria, bahkan bersorak “Kota Serang Meledok, Budi Rustandi Meledok”, momen penyerahan Bansos ini justru mengungkap masalah krusial di balik program bantuan pemerintah.
Di sela interaksi dengan para ojol, Wali Kota Budi Rustandi menerima keluhan langsung dari penerima bantuan mengenai data yang tidak akurat. Keluhan ini memicu pengakuan blak-blakan dari Walikota.
“Mengeluhkan beberapa terkait data, ini termasuk aspirasi dan saya langsung segera menghubungi Kadinsos untuk segera ditindaklanjuti,” kata Budi.
Ia secara tegas menyoroti kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, yang diindikasikan masih menggunakan basis data lama untuk penyaluran Bansos.
“Karena data yang kita terima itu selalu copy paste yang lama, ada yang sudah meninggal, sudah mampu, itu masih terdata,” ungkap Budi Rustandi, mengungkap adanya inefisiensi dan potensi salah sasaran bantuan selama ini.
Walikota berjanji akan mengambil langkah serius. Ia meminta Dinsos segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan bahkan meminta pertemuan tatap muka.
“Saya ingin nanti duduk bersama dengan Kemensos, boleh diundang bertemu dengan saya. Lalu saya akan sampaikan keluhannya dan saya minta perbaikan itu real, bukan hanya copy paste,” tegasnya.
Ketua SERDADU Kota Serang, Dodi Munir, memuji respons cepat Wali Kota Budi Rustandi.
“Kita mencoba melaporkan apa yang menjadi keluhan-keluhan teman-teman ojol, yang notabenenya adalah masyarakat di bawah garis kemiskinan. Ini kita laporkan ke Pak Budi kemarin hari Senin. Dan alhamdulillah Pak Budi sangat merespon kami,” kata Dodi.
Meskipun Walikota menunjukkan komitmen dengan motto, “kalau bisa hari ini, ngapain kita tunda besok,” temuan bahwa data penerima Bansos merupakan copy paste yang bermasalah mengundang pertanyaan: Mengapa masalah data vital ini baru direspons setelah adanya keluhan langsung dari lapangan?. ***
