SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, masuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Gubernur Banten Andra Soni menyatakan status tersebut tidak otomatis membuat kawasan itu bisa langsung dieksplorasi.
Pernyataan Andra muncul di tengah perhatian publik terhadap penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2026.
Saat ditanya mengenai penetapan tersebut, Andra menegaskan tidak semua wilayah yang masuk dalam peta pertambangan dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi.
“Tidak semua tempat yang sudah termasuk ke wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi,” kata Andra di Kota Serang, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan masih dimungkinkan berstatus sebagai wilayah pencadangan negara.
Karena itu, penetapan WUP tidak serta-merta menjadi kepastian bahwa kegiatan eksplorasi akan dilakukan.
Saat ditanya mengenai desakan pencabutan keputusan Menteri ESDM tersebut, Andra menyatakan pemerintah akan menyampaikan sikapnya.
“Kita akan sampaikan, tapi paling tidak yang saya sampaikan bahwa tidak ada kepastian bahwa wilayah pertambangan tersebut bisa melakukan eksplorasi. Itu kan bisa menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya,” ujarnya.
Penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon menjadi perhatian karena kawasan tersebut berdekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), habitat terakhir Badak Jawa di alam liar.
Ujung Kulon memiliki nilai penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan tersebut juga telah mendapatkan pengakuan sebagai Situs Warisan Dunia atau World Heritage Site UNESCO sejak 1991.
Di tengah perhatian terhadap masa depan kawasan konservasi tersebut, Andra menegaskan bahwa perlindungan Ujung Kulon harus menjadi tanggung jawab bersama.
Ia menyebut keberadaan Badak Jawa dan kelestarian habitatnya harus tetap dijaga.
Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, akan menyampaikan pandangan terkait penetapan wilayah pertambangan tersebut.













