Ramadhan adalah bulan yang seharusnya menghadirkan ketenangan. Bulan ketika rumah-rumah pada malam hari dengan aroma jamuan sahur, jalan-jalan kecil hidup oleh langkah orang menuju masjid, dan hati manusia dipenuhi rasa syukur. Namun bagi warga Gang Gabus, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang, realitas Ramadhan justru terasa getir. Setiap hujan turun, air kembali datang—menggenangi jalan bahkan bisa sampai satu meter, masuk ke rumah, dan merampas kenyamanan hidup warga.
Banjir di Gang Gabus terjadi sudah puluhan tahun tapi masih minim empati dan kepedulian. Setiap musim hujan, warga sudah tahu apa yang akan terjadi: air naik, aktivitas masuk kedalam gang lumpuh, dan pemerintah datang terlambat sekedar membawa perahu karet itupun sesekali saja—atau bahkan tidak datang sama sekali dalam bentuk konkret langsung yang dapat mengatasi problem banjir dan genangan air. Ketika sebuah masalah terus berulang tanpa solusi, maka masalah itu bukan lagi sekadar faktor alam. Ia adalah bukti kegagalan fungsi perlindungan warga.
Di sinilah pertanyaan paling mendasar harus diajukan: di mana peran Walikota Serang?
Seorang kepala daerah tidak dipilih hanya untuk meresmikan proyek, menghadiri acara seremonial, atau tampil dalam pidato-pidato pembangunan. Konstitusi memberikan mandat yang jauh lebih serius. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki kewajiban menjalankan urusan pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar, termasuk perlindungan masyarakat dan penyediaan infrastruktur dasar.
Drainase yang buruk, saluran air yang tersumbat, serta tidak adanya sistem pengendalian banjir di lingkungan padat penduduk merupakan indikator nyata bahwa fungsi tersebut tidak berjalan optimal. Jika warga harus hidup bertahun-tahun dengan banjir yang sama, maka yang gagal bukan hanya sistem drainase, tetapi kepemimpinan itu sendiri.
Masalah banjir di Gang Gabus sebenarnya tidak membutuhkan teori besar. Solusinya sudah sangat jelas: normalisasi saluran air, perbaikan drainase lingkungan, pengerukan sedimentasi, pembangunan jalur aliran yang memadai, hingga manajemen tata ruang yang lebih baik. Semua itu adalah pekerjaan rutin pemerintah daerah melalui dinas teknis seperti PUPR.
Namun yang menjadi persoalan bukan sekadar teknis. Persoalannya adalah prioritas politik.
Sering kali pembangunan di kota lebih fokus pada proyek-proyek yang terlihat megah—jalan utama diperlebar, taman kota dipercantik, dan kawasan pusat kota dipoles agar tampak modern. Sementara itu, gang-gang kecil yang menjadi tempat hidup rakyat biasa justru terabaikan. Padahal di sanalah wajah sebenarnya dari sebuah kota berada.
Gang Gabus Cinanggung adalah contoh nyata dari ketimpangan pembangunan tersebut. Warga tidak meminta gedung tinggi. Mereka tidak menuntut fasilitas mewah. Yang mereka inginkan hanya satu: lingkungan yang layak untuk ditinggali tanpa harus kebanjiran setiap hujan turun.
Di bulan Ramadhan, persoalan ini menjadi semakin merepotkan selain masuk kedalam rumah juga mengganggu akses warga , di bulan Ramadhan tentu mengganggu ketenangan ibadah masyarakat.Di titik ini, kepemimpinan diuji bukan oleh pidato, tetapi oleh kepekaan.
Seorang pemimpin yang baik tidak menunggu masalah menjadi viral di media sosial sebelum bergerak. Ia hadir lebih dulu, mendengar keluhan rakyatnya, dan memastikan bahwa penderitaan warga tidak berlangsung terlalu lama.
Karena itu, pemerintah Kota Serang tidak bisa lagi berlindung di balik alasan klasik seperti keterbatasan anggaran atau kajian teknis yang belum selesai. Jika masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun, maka alasan tersebut justru semakin memperlihatkan. ketidaksungguhan pemerintah kota dalam menyelesaikannya.
Warga Gang Gabus tidak membutuhkan janji yang muluk-muluk. Mereka membutuhkan tindakan nyata.Sudah saatnya Walikota Serang turun langsung ke lokasi, bukan sekadar menerima laporan dari meja kantor.
Rasakan sendiri bagaimana berjalan di jalan yang tergenang air. Lihat bagaimana warga harus mengangkat barang-barang mereka agar tidak rusak oleh banjir. Dengarkan keluhan mereka tanpa protokol dan tanpa panggung politik.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa banyak proyek yang diresmikan, tetapi seberapa sedikit rakyatnya yang dibiarkan menderita.
Ramadhan adalah bulan yang mengajarkan empati. Jika kepemimpinan memiliki hati, maka penderitaan warga Gang Gabus seharusnya menjadi panggilan moral yang tidak bisa diabaikan.
Kota yang baik bukan hanya kota yang indah di pusatnya, tetapi kota yang adil hingga ke gang-gang sempitnya.Dan Gang Gabus Cinanggung hari ini sedang menunggu bukti bahwa keadilan pembangunan itu benar-benar ada.
Penulis: Wari Syadeli, MS (Direktur Menara Islamic Research Studies)
