SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai mengambil langkah ekstrem untuk menyelamatkan fiskal daerah. Menindaklanjuti instruksi Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan akan menyisir ulang seluruh belanja daerah, termasuk sektor perjalanan dinas yang selama ini menelan biaya besar.
Budi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan pusat adalah harga mati. Namun, ia juga melirik anggaran di sektor lain, termasuk lembaga legislatif, agar memiliki semangat penghematan yang sama demi kepentingan masyarakat luas.
“Kalau perjalanan dinas sudah diefisiensi di eksekutif, ya kita minta DPRD juga untuk melakukan hal yang sama (efisiensi). Anggaran hasil pemangkasan itu nantinya akan kita alokasikan untuk infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Budi, Selasa (31/3/2026).
Senada dengan Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah melakukan mitigasi ketat. Fokus utamanya adalah memangkas kegiatan seremonial dan acara besar yang dianggap tidak memberikan dampak nyata bagi warga.
“Kegiatan seremonial atau acara besar tapi dampaknya ke masyarakat kecil, itu akan kita drop. Sesuai arahan Wali Kota, hasil efisiensi ini akan dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” jelas Nanang.
Langkah ini juga menjadi strategi Pemkot Serang dalam menekan angka belanja pegawai agar tetap ideal. Nanang menyebut, setiap rupiah yang berhasil dihemat akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial yang konkret.
Salah satu poin krusial dari pengalihan anggaran ini adalah penanganan hunian warga yang tidak layak. Nanang mengungkapkan, Pemkot telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah roboh di seluruh wilayah Kota Serang.
“Tahun ini ada alokasi lebih dari Rp1 miliar untuk bantuan rumah roboh. Per rumah bisa mendapatkan Rp10 juta hingga Rp20 juta, tergantung hasil asesmen dari Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman),” tambahnya.
Langkah mitigasi anggaran ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah, sekaligus memastikan pembangunan fisik tetap berjalan meski di tengah himpitan pemotongan anggaran dari pusat.***
