JAKARTA, BANTENPRO.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) bersiap melaksanakan agenda besar sepuluh tahunan, yakni Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sekaligus menjadi sensus ekonomi kelima yang digelar sejak tahun 1986.
SE2026 dirancang sebagai instrumen utama untuk memotret kondisi riil seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia. Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Berbeda dengan periode sebelumnya, SE2026 mengusung misi yang lebih kompleks. Selain menyediakan data dasar, sensus ini fokus pada penyediaan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga tren ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang kini menjadi fokus global.
BPS memastikan tidak ada sektor yang terlewat dalam pendataan ini. Cakupan SE2026 meliputi seluruh unit usaha ekonomi, termasuk sektor pertanian. Skalanya pun beragam, mulai dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Usaha Besar (UB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun rincian informasi yang akan dikumpulkan petugas di lapangan terdiri dari empat poin utama:
- Detail Usaha: Mencakup nama usaha, alamat lengkap, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga produk utama yang dihasilkan.
- Karakteristik Usaha: Meliputi jumlah tenaga kerja, penggunaan internet dalam bisnis, hingga kepemilikan sertifikat halal.
- Data Ekonomi: Menghimpun informasi mengenai pengeluaran, pendapatan, dan total nilai omzet usaha.
- Data Sosial Keluarga: Mencakup keterangan kondisi perumahan, kepemilikan aset, serta keterangan anggota keluarga pemilik usaha.
Di tengah era disrupsi, hasil SE2026 diharapkan menjadi “kompas” bagi pemerintah dan pelaku kebijakan. Data yang akurat ini akan membantu pemerintah memahami perubahan pola bisnis akibat gangguan pasar serta menjawab tantangan transformasi ekonomi di era digital yang kian masif.***
