Kamis, 19 November 2026

Advokat Banten Ancam Gugat Bahlil soal Tambang di Perairan Ujung Kulon

- Rabu, 18 November 2026

| 11:41 WIB

Advokat publik dan praktisi hukum Banten Raden Elang Yayan Mulyana berencana menggugat keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. (Foto: Dok. Pribadi)

SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dipersoalkan advokat ternama asal Banten, Raden Elang Yayan Mulyana. Dia mengancam menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena disebut mencakup perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang.

Keputusan yang dipersoalkan bernomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan itu ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Bahlil Lahadalia.

“Pertama, kami akan segera mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta untuk membatalkan keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten,” kata Yayan, Selasa (17/11/2026).

Yayan mempersoalkan masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan WUP menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Cakupan pertambangannya meliputi mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.

Berdasarkan peta wilayah kerja Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025, luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare.

Luasan tersebut terdiri atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Yayan juga merujuk Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta prinsip perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain persoalan wilayah pertambangan, Yayan menolak wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Wacana translokasi itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki.

Yayan menyebut rencana pemindahan satwa langka tersebut konyol jika tidak didukung kajian ekologis dan landasan hukum yang jelas.

“Rencana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo merupakan rencana konyol jika tidak memperhatikan kajian ekologis dan hukum yang jelas,” ujarnya.

Dia juga menduga wacana pemindahan badak berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan pemanfaatan sumber daya alam di Banten.

Dalam pernyataannya, Elang turut mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021.***

2