SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kini menjadi sorotan. Pasalnya, terjadi perbedaan pernyataan yang mencolok antara Sekretaris Daerah (Sekda) dan Wakil Bupati Serang terkait sumber pendanaan kegiatan retreat pejabat eselon II yang digelar baru-baru ini.
Ketidaksinkronan informasi ini bermula saat Sekda Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, mengklaim bahwa agenda kumpul-kumpul pejabat tersebut sama sekali tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Zaldi menyebut, seluruh biaya ditanggung oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BJB.
“Dana tersebut (CSR BJB) diserahkan pengelolaannya kepada BKPSDM. Kerja sama kita dengan BJB sudah lama, apalagi Pemkab punya saham di sana sekitar Rp62 miliar,” ungkap Zaldi kepada awak media, Rabu (18/2/2026).
Menurut Zaldi, penggunaan CSR untuk kegiatan ASN adalah hal lumrah dan sudah berlangsung sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Ia menjamin mekanisme pengelolaan dana tersebut tidak menyalahi aturan meski tidak masuk ke kas daerah.
Namun, pernyataan Sekda tersebut langsung terpatahkan oleh keterangan Wakil Bupati Serang, Najib Hamas. Saat ditanya mengenai kepastian sumber dana, Najib justru menepis adanya keterlibatan dana CSR perbankan dalam kegiatan retreat tersebut.
“Oh bukan (CSR), itu dari BKPSDM,” ujar Najib singkat saat dikonfirmasi.
Pernyataan Najib mengindikasikan bahwa anggaran tersebut berasal dari pos belanja resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang secara otomatis bersumber dari APBD Kabupaten Serang.
Perbedaan mencolok antara dua pejabat teras ini memicu spekulasi di tengah publik. Muncul pertanyaan besar: jika benar menggunakan CSR, bagaimana mekanisme penyerahan dana dari pihak swasta/perbankan yang langsung dikelola OPD untuk kepentingan internal? Sebaliknya, jika menggunakan APBD, mengapa ada upaya untuk menutup-nutupinya dengan narasi CSR?
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kabupaten Serang belum memberikan keterangan resmi untuk mengklarifikasi polemik anggaran yang membingungkan masyarakat tersebut.***
