SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Beban kerja Kader Posyandu di Kota Serang dinilai sudah melampaui batas kewajaran jika dibandingkan dengan nilai honor yang diterima. Hal ini mencuat saat Wali Kota Serang, Budi Rustandi, saat memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kampung Lopang Gede, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Selasa (31/3/2026).
Di sela-sela kunjungan tersebut, sejumlah kader “curhat” hingga menuntut kenaikan honor yang selama ini dianggap sangat minim. Mereka merasa menjadi ujung tombak program pemerintah, namun apresiasi finansial yang didapat justru tertinggal jauh dari pengurus RT.
Herni, salah satu kader di Kampung Lopang Gede, mengungkapkan kekecewaannya secara langsung di depan orang nomor satu di Kota Serang tersebut. Menurutnya, kader bekerja hampir setiap hari dengan cakupan tugas yang sangat luas.
“Kami ini garda terdepan, Pak. Apa saja urusannya, pasti lari ke kader. Bahkan kerja kami lebih berat dari RT. Dari pendataan kependudukan sampai masalah sosial, kader yang turun tangan,” keluh Herni dengan nada getir.
Herni membeberkan data kontras mengenai upah yang mereka terima. Saat ini, para kader hanya menerima honor sebesar Rp450.000 per tiga bulan. Angka ini hanya separuh dari honor RT yang mencapai Rp900.000 per tiga bulan.
“Kami minta honor kader dinaikkan, minimal disamakan dengan RT. Coba diusahakan, Pak, supaya adil,” tegasnya.
Mendengar keluhan tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengaku berada dalam posisi dilematis. Ia berdalih bahwa keinginan untuk menyejahterakan kader terbentur oleh kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Saya sebenarnya pengen naikin, tapi dari pusat ada efisiensi. Duitnya habis karena pemotongan besar-besaran. Saya sekarang tinggal pilih mana yang prioritas, karena guru ngaji juga belum (naik),” ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa fokus utamanya saat ini, di tahun pertama menjabat, adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menjanjikan perbaikan kesejahteraan baru bisa dilakukan jika kemandirian fiskal daerah sudah stabil.
“Makanya saya genjot PAD dulu. Baru satu tahun saya kerja ini. Kita upayakan mudah-mudahan tahun 2027 tidak ada potongan lagi dari pusat. Kita lihat nanti sesuai kemampuan daerah,” tegasnya.
Hingga saat ini, para kader di Ibu Kota Provinsi Banten ini tampaknya masih harus bersabar dan bertahan dengan upah Rp150.000 per bulan di tengah tuntutan kerja yang terus meningkat.***
