Rabu, 29 April 2026

Kritik Keras PPDB Banten, IMC: Pejabat Bukan Makelar Pendidikan!

- Selasa, 8 Juli 2025

| 11:45 WIB

Foto: Biro Adpim Setda Provinsi Banten

CILEGON, BANTENPRO.CO.ID – Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melancarkan kritik tajam terhadap praktik “titip-menitip” siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten. 

Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, menyebut praktik ini sebagai kejahatan moral yang berpotensi merusak fondasi pendidikan.

“Para pejabat mungkin mengira mereka sedang membantu, padahal mereka sedang merobek keadilan,” ujar Maki dalam siaran pers, Senin 7 Juli 2025 sore.

IMC secara terbuka menyentil Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, yang dinilai meremehkan persoalan tersebut. Menurut Maki, pejabat publik seharusnya menjaga integritas, bukan malah mewariskan mentalitas titipan.

“Jika seorang wakil gubernur bisa berkata bahwa titipan itu hal biasa, maka kami khawatir, yang luar biasa itu justru ketidakmaluan,” tegas Maki dengan nada getir.

Tak hanya itu, Maki juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Banten yang kedapatan mengirimkan memo rekomendasi. Ia mengingatkan bahwa fungsi utama DPRD adalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maki menolak tegas jika fungsi tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

“Pejabat publik bukan makelar pendidikan. Jika mereka malah sibuk menitip anak, maka mereka telah menyalahgunakan kekuasaan. Itu bukan tugas, itu cacat etika,” kecamnya.

IMC menilai praktik titip siswa sebagai bentuk korupsi halus namun mematikan. Tindakan ini disebut sebagai biang keladi ketimpangan dan matinya meritokrasi dalam dunia pendidikan.

“Anak-anak pintar dari keluarga biasa kalah oleh surat sakti dan lobi kolusi. Di sini, nilai rapor bukan yang menentukan nasib, tapi siapa kenal siapa,” kata Maki, menyindir sistem pendidikan yang dinilainya mulai kehilangan akal sehat.

IMC mendesak Dimyati Natakusuma untuk segera memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Mereka menegaskan bahwa normalisasi praktik titipan hanya akan melegitimasi ketidakadilan. “Kalau dibiarkan, lama-lama masyarakat mengira sekolah negeri itu cabang dinas keluarga pejabat,” ucap Maki.

Di akhir pernyataannya, Maki menegaskan bahwa IMC tidak akan tinggal diam menghadapi praktik kotor ini. “Jika sistem terus dikorbankan demi kepentingan segelintir orang, maka mahasiswa akan terus bersuara. Jangan salahkan kami bila besok, sejarah pendidikan justru ditulis dari jalanan, bukan dari ruang sidang,” tutupnya dengan tegas.***