SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Dinilai tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten tahun 2024, Aliansi organisasi Mahasiswa Primordial (AMP) Se-Provinsi Banten menggelar aksi demonstrasi di Sekitar Kantor Polda Banten.
Dalam akai tersebut AMP menuntut netralitas aparat kepolisian Polda Banten dalam Pilkada 2024. Aksi mahasiswa diwarnai dengan tindakan yang diduga represif oleh aparat kepolisian.
Pantauan Bantenpro.co.id dilapangan, terlihat sejumbelah mahasiswa yang melakukan aksi sempat mendapat tarikan dari oknum keamanan di lokasi.
BACA Akun Medsos Polda Banten Dipenuhi Kampanye Andra-Dimyati
Akibat kejadian tersebut AMP mengecam keras tindakan ini, yang dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa dan memperlihatkan sikap anti-kritik dari aparat kepolisian terhadap aspirasi masyarakat.
Kordinator Lapangan (Korlap) Irfan Ripa’i, menekankan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian sangat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap Polri, terutama saat masyarakat berharap aparat dapat bersikap netral dan profesional dalam menghadapi Pilkada 2024.
“Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi terkait kekhawatiran masyarakat. Namun, respons yang kami terima justru berupa pembatasan ruang gerak kami dan intimidasi dari aparat.” kata Irfan kepada wartawan, di sela-sela aksi, Kamis (7 Oktober 2024).
BACA Wujudkan Pilkada Aman dan Damai, Polda Banten Gelar Istighosah Bersama Ulama dan Santri
“Ini mencerminkan ketidaksiapan aparat untuk menerima kritik dan aspirasi dengan kepala dingin, yang seharusnya menjadi bagian dari tugas mereka sebagai pelayan masyarakat.” tambahnya.
Selain itu, Irfan juga menyatakan bahwa tindakan represif ini memperlihatkan wajah aparat yang masih cenderung bersikap anti-kritik.
“Kami mempertanyakan, apakah Polri benar-benar siap menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jika dalam aksi damai seperti ini, kami justru mendapat tindakan yang mengekang kebebasan kami,” ujarnya.
“Kami merasa ini adalah langkah mundur dalam demokrasi. Sebagai mahasiswa, kami hanya ingin mengingatkan bahwa netralitas Polri dalam Pilkada itu penting dan wajib dijaga.” katanya.
Aliansi mahasiswa mengungkapkan kekhawatiran bahwa tindakan represif ini bisa menjadi preseden buruk dan menunjukkan bahwa aparat lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan tertentu daripada menjaga hak demokrasi rakyat.
“Bagaimana masyarakat dapat merasa aman dan bebas dalam mengekspresikan pendapat mereka jika mahasiswa yang memperjuangkan suara rakyat justru ditindas?.” kata Irfan.
“Tindakan semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat, khususnya terkait integritas dan profesionalitas aparat kepolisian.” tuturnya.
Dengan latar belakang kekhawatiran yang mendalam mengenai integritas aparat selama Pilkada serentak 2024, Aliansi Mahasiswa Primordial Se-Provinsi Banten mendesak agar kepolisian segera melakukan introspeksi dan memastikan tindakan represif tidak terulang kembali. Mereka juga menyerukan agar aparat dapat menunjukkan sikap yang benar-benar netral dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.***
