SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten Tahun 2025 kembali menuai sorotan. Hingga pertengahan tahun, kinerja fiskal provinsi ini dinilai seret di pendapatan, dan tersendat dalam belanja.
Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Hady Sutjipto, menyebut realisasi APBD Semester I 2025 masih jauh dari optimal, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
“Penurunan pendapatan sebesar 8,96 persen secara tahunan itu bukan angka kecil. Apalagi transfer pusat yang jadi tulang punggung anggaran daerah, realisasinya cuma 41,77 persen. Turun dari 55,6 persen tahun lalu,” ujar Hady kepada Bantenpro.co.id, Senin (28/7).
Penurunan ini juga tampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hanya terealisasi 37 persen turun dari 45,02 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Semua subkomponen PAD disebut mengalami penurunan, termasuk pajak, retribusi, dan pengelolaan aset.
“Yang paling anjlok adalah pos ‘lain-lain PAD yang sah’ yang turun 18,57 persen. Ini mencerminkan lemahnya optimalisasi pendapatan dari potensi yang seharusnya bisa digali,” jelas Hady.
Ia juga menyoroti nihilnya realisasi dari pos “lain-lain pendapatan daerah yang sah”, seperti hibah dan bantuan, yang menurut dia seharusnya sudah menyumbang lebih dari 6 persen dari total pendapatan.
Di sisi pengeluaran, Hady menyebut realisasi belanja juga bermasalah. Belanja modal yang seharusnya menopang pembangunan fisik justru baru terserap 8,80 persen dari total Rp1,12 triliun.
“Ini sangat rendah. Padahal belanja modal itu menyangkut pembangunan infrastruktur, peralatan, hingga mesin penunjang pelayanan publik. Jika ini mandek, efeknya bisa sangat luas,” ujarnya.
Tidak hanya itu, belanja operasi pun mengalami penurunan 1,94 persen. Hady menduga keterlambatan ini berasal dari belum cairnya anggaran untuk bantuan sosial dan kegiatan rutin OPD.
Lebih lanjut, Hady mendorong Pemprov Banten mengambil langkah strategis guna mendorong akselerasi kinerja APBD.
Beberapa rekomendasi yang ia sampaikan meliputi perluasan basis pajak dan intensifikasi penagihan, modernisasi sistem pajak, pemanfaatan aset daerah, komunikasi aktif dengan pusat, pembentukan tim akselerasi belanja modal dan percepatan belanja sosial dan barang validasi.
“Kalau tim percepatan belum ada, bentuk. Kalau sudah ada, jalankan. Harus ada monitoring dan evaluasi berkala,” tegasnya.
Meski capaian Semester I tergolong rendah, Hady optimistis kinerja APBD Banten masih bisa digenjot. Dengan eksekusi yang disiplin dan kepemimpinan yang kuat, target serapan di atas 95 persen pada akhir tahun masih realistis.
“Kuncinya ada pada eksekusi cepat, evaluasi konsisten, dan kolaborasi antar-OPD. APBD jangan hanya jadi angka, tapi alat nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***
