SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah melontarkan kritik pedas terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai masih belum optimal. Ia menyebut masih terjadi tarik-ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menghambat ruang gerak pembangunan di tingkat lokal.
Hal tersebut ditegaskan Dimyati usai memimpin apel Peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 di Halaman Gedung Setda Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 27 April 2026.
Menurut Dimyati, otonomi daerah sejatinya dirancang untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
“Otonomi daerah itu supaya Indonesia tidak pecah. Pemerintah harus dekat dengan rakyat,” tegas Dimyati kepada awak media.
Ia menyayangkan semangat desentralisasi yang lahir pasca-reformasi 1999 kini justru terasa mengalami kemunduran. Dimyati menyoroti adanya sejumlah kewenangan daerah yang perlahan mulai ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
Kondisi ini, lanjut dia, membuat pemerintah daerah berada di posisi yang dilematis. Di satu sisi daerah dituntut untuk mandiri, namun di sisi lain kewenangannya dibatasi.
“Sekarang memang desentralistik, tapi ada yang ditarik lagi ke pusat. Kalau bisa ditangani daerah, kenapa harus ditarik ke pusat? Biar daerah bisa gerak cepat,” ujarnya.
Mantan Bupati Pandeglang ini menilai pemerintah pusat seharusnya cukup fokus pada urusan absolut seperti pertahanan, keamanan, hukum, agama, serta hubungan luar negeri. Selebihnya, kewenangan urusan pemerintahan konkuren harus didelegasikan sepenuhnya ke daerah.
Ia meyakini jika daerah diberikan kepercayaan dan kewenangan yang lebih luas, maka akselerasi pelayanan publik dan pengembangan potensi daerah akan berjalan jauh lebih maksimal.
Meski mengakui bahwa kapasitas dan kesiapan antar daerah di Indonesia belum merata, Dimyati menekankan bahwa hal tersebut jangan dijadikan alasan bagi pusat untuk terus memonopoli kewenangan.
“Memang ada (daerah) yang belum maksimal, itu juga jadi pertimbangan. Tapi coba dievaluasi lagi, mana yang lebih banyak manfaatnya. Kalau terus ditarik ke pusat, daerah tidak akan berkembang. Harus ada kepercayaan,” tutupnya.
