SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih resmi merumuskan tiga rekomendasi vital yang akan disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Langkah ini diambil untuk memastikan desa menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba, dalam Rakernas di Hotel Aston Serang, Rabu (10/6/2026), menegaskan perlunya perubahan kebijakan agar desa tidak lagi hanya menjadi penonton.
“Kami menyoroti ketimpangan HGU yang dikuasai korporasi besar. Desa harus memiliki akses langsung untuk mengelola lahan agar ekonomi masyarakat setempat benar-benar tumbuh,” ujar Johan.
Berikut tiga poin rekomendasi APDESI Merah Putih:
- Hak Pengelolaan Lahan: Mendesak Pemerintah Pusat memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak pengelolaan lahan langsung kepada desa atau koperasi desa agar kerja sama lebih setara.
- Dana Cetak Sawah: Meminta Kementerian Pertanian menyalurkan dana cetak sawah (Rp27 juta–Rp42 juta per hektar) langsung ke pemerintah desa, bukan melalui kelompok tertentu agar lebih transparan dan optimal.
- Legalitas Aset: Mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mempermudah legalitas aset, penataan ruang desa, dan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berpihak pada kemandirian desa.***
