SERANG, BANTENPRO.CO.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi, mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik mafia parkir serta pihak-pihak yang menjadi pelindung atau backing pengelolaan parkir liar di wilayahnya. Ketegasan ini tidak hanya ditujukan kepada pihak luar, namun juga ke dalam lingkungan pemerintah daerah. Budi mengancam akan memecat aparatur Dinas Perhubungan (Dishub) jika terbukti ikut bermain dan menjadi bagian dari kebocoran pendapatan daerah.
Sikap tegas ini diambil Budi demi mengamankan anggaran yang seharusnya masuk ke kas daerah, agar nantinya dapat dialokasikan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan bagi warga Kota Serang.
“Saya sama sekali tidak takut dengan siapa pun pelindungnya. Ini murni untuk kepentingan masyarakat luas. Saya sudah tegaskan, saya siap dibully, siap digoreng isunya, bahkan siap berkorban demi Kota Serang. Yang penting saya ikhlas berjuang demi kemajuan daerah ini,” ujar Budi dengan nada lantang dan berapi-api, Selasa (19/5/2026).
Ia kembali mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Serang untuk tidak mencoba-coba bermain mata atau berkolusi dengan pengelola parkir liar. Menurutnya, jika ditemukan oknum Dishub yang bertindak sebagai “tikus” dan merugikan keuangan daerah, sanksi pemecatan adalah konsekuensi pasti yang akan diterima.
“Jika terbukti ada oknum dari Dishub sendiri yang bermain atau terlibat dalam kebocoran ini, saya pastikan orang tersebut langsung diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kami berikan sanksi pemecatan seketika. Saya tidak akan segan-segan,” imbuhnya.
Meski demikian, Budi tetap memberikan apresiasi atas langkah positif yang mulai diambil oleh jajaran Dishub Serang saat ini. Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir, pihak dinas mulai bergerak melakukan pemetaan dan penghitungan ulang potensi riil pendapatan di setiap titik parkir yang ada.
“Kota Serang ini butuh dana besar untuk pembangunan. Di era kepemimpinan saya, kita berusaha melakukan efisiensi dan inovasi agar kepala daerah bisa sekreatif mungkin membangun kota ini. Semoga langkah ini menjadi awal pembenahan total pengelolaan pendapatan daerah kita agar lebih sehat dan transparan,” pungkasnya.***
